Alasan BPJT Dorong BPD Ikut Kontribusi Proyek Tol di Indonesia

Pekerja sedang mengerjakan proyek jalan tol Trans Sumatera
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dusep Malik

VIVA – Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan, peranan Bank Pembangunan Daerah dalam pembiayaan proyek jalan tol selama ini sangat minim.

OJK Sebut Pilkada 2024 Bakal Beri Dampak Positif ke Ekonomi Lokal

Porsinya, baru mencapai kurang dari satu persen dari total keseluruhan pembiayaan sejak 2015, hingga saat ini yang mencapai Rp500 triliun.

Kepala BPJT, Danang Parikesit menyebutkan, beberapa Bank Pembangunan Daerah yang sudah mulai berkontribusi terhadap pembangunan proyek jalan tol di antaranya BPD Maluku, Papua, hingga Kalimantan, untuk proyek jalan tol Trans Jawa. Sementara itu, sisanya belum mau berkontribusi.

bank bjb Terus Perkuat Bisnis, Kini Jadi BPD Pertama Penyimpan Dana Margin di Indonesia

Adapun sebagian besar porsi pembiayaan jalan tol, dikatakannya, masih oleh perbankan milik pemerintah maupun lembaga pembiayaan milik pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, maupun PT Sarana Multi Infrastruktur yang mencapai 63,23 persen, sisanya sebanyak 36,77 persen oleh perbankan atau lembaga keuangan non pemerintah.

"Dorongan kita, agar bisa bank pembangunan daerah, baik masing-masing maupun melalui sindikasi perbankan lebih besar kontribusinya. Kelompok perbankan Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) kontribusinya kurang dari satu persen," jelas dia di kantornya, Jakarta, Jumat 5 April 2019.

Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

Padahal, lanjut dia, peranan Bank Pembangunan Daerah dalam membiayai proyek-proyek jalan tol sangat besar, terlebih mereka memiliki kemampuan memitigasi atau mengendalikan berbagai risiko investasi jalan tol yang saat ini ditanggung sangat besar oleh perbankan BUMN.

Karena itu, diharapkannya, Bank Pembangunan Daerah bisa memiliki kontribusi yang lebih besar bagi pembiayaan berbagai proyek jalan tol di kisaran lima sampai 10 persen, guna mengurangi beban pembiayaan perbankan BUMN yang menurutnya sudah semakin sulit.

"Terutama, bank daerah ini berkaitan dengan kemampuan mereka mengendalikan risiko-risiko investasi jalan tol. Kita ingin dorong mereka bisa lima hingga 10 persen. Kita mulai kenalkan mereka, baik sendiri maupun sindikasi," tegas dia.

Sebelumnya, Danang mengungkapkan, kemampuan perbankan milik negara yang tergabung ke dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sudah tidak lagi mampu untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol di masa mendatang.

Penyebabnya, pengerjaan proyek-proyek tol selama ini mayoritas dibiayai oleh Himbara. Misalnya, Bank Mandiri menanggung pembiayaan tol 26,9 persen, atau senilai Rp30,2 triliun, diikuti BNI sebesar 14,65 persen atau senilai Rp16,45 triliun dan BNI sebesar 8,63 persen atau senilai Rp9,69 miliar.

"Sudah kedip-kedip dari kuning ke merah, karena penyerapan atau pembiayaan infrastruktur untuk jalan tol sudah sedemikian banyaknya," kata dia di Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.

Sebagai informasi, berikut daftar bank pemberi utang atau pembiayaan bagi infrastruktur jalan tol pemerintah:

  1. Bank Mandiri: Rp30,2 triliun
  2. BCA: Rp16,8 triliun
  3. BNI: Rp16,4 triliun
  4. BRI: Rp9,6 triliun
  5. SMI: Rp8,6 triliun
  6. Bank Mega: Rp7 triliun
  7. CIMB Niaga: Rp4,14 triliun
  8. Indo Eximbank/LPEI: Rp1,58 triliun
  9. Astra: Rp1,5 triliun
  10. Bank ICBC: Rp1,31 triliun
  11. MayBank Indo: Rp760 miliar
  12. Bank Jateng: Rp725 miliar
  13. Panin Bank: Rp680 miliar
  14. Bank KEB Hana-Korean Eximbank: Rp550 miliar
  15. Bank Riau Kepri:Rp500 miliar
  16. Bank Permata: Rp500 miliar
  17. Bank Arta Graha Indonesia: Rp325 miliar
  18. Bank Sulselbar: Rp331 miliar
  19. BPD Jateng: Rp165 miliar
  20. Bank DIY: Rp150 miliar
  21. Bank Sumut: Rp100 miliar
  22. Bank Nagari/BPD Sumbar: Rp100 miliar
  23. Bank Kalteng: Rp50 miliar
  24. BPD DIY: Rp50 miliar
  25. Bank Jambi: Rp50 miliar. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya