Faisal Basri: Indonesia Bangun Infrastruktur Jangan Tiru China
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau CIDES, Faisal Basri menilai, pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan oleh Pemeritahan Joko Widodo selalu mengikuti model pembangunan infrastruktur di China.
Menurutnya, itu terlihat dari berbagai pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah berbasis transportasi massal daratan, seperti jalan tol, maupun kereta cepat. Padahal, itu hanya cocok bagi negara-negara yang memiliki struktur geografis yang didominasi daratan.
"Indonesia kalau bangun infrastruktur, jangan tiru China. China bangun kereta cepat, kita kereta cepat. Jangan tiru itu, Malaysia, Rusia. Kita ini negara maritim," tutur dia, dalam acara diskusi di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis 28 Marer 2019.
Karena struktur geografis Indonesia di dominasi lautan, maka dikatakannya, pembangunan infrastruktur berbasis kemaritiman harus menjadi fokus utama pemerintah. Namun, hal itu tidak dilakukan, dibuktikannya dari data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa kualitas pelabuhan Indonesia 50 persen lebih rendah dari negara lain.
"Kita rangking-nya lebih rendah dari Malyasia, Singapura, Thailand, untuk kualitas pelabuhan dan juga di bawah rata-rata Asia Timur dan Asia Pasifik. 50 persen di bawah dari rata-rata World Bank Logsitic Index," tegas dia.
Akibat dari fokus pembangunan yang tidak sesuai dengan kontur wilayah, dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur Indonesia tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan biaya logistik.
Berdasarkan data yang dimilikinya, biaya logsitik Indonesia paling mahal dibanding negara-negara lainnya se Asia, yakni mencapai 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, Vietnam hanya di kisaran 20 persen, Thailand 15 persen, Malaysia, Filipina hingga India yang berada di kisaran 14 persen.
"Urat nadinya kan di logistik, kita dibilang low quality. Jadi, kalau bisnis di Indonesia, habis diongkos. Jadi, barang itu dikirim ke sana harga sudah naik. Kalau kita mau bangun infrastruktur, maka penguatannya mulailah dari maritim, jangan tol," ungkap Faisal. (asp)
Impor Ilegal Dituding Jadi Biang Kerok PHK Ratusan Ribu Buruh Tekstil, Wamenaker Buka Suara
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyoroti keluhan dari pihak Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), soal PHK buruh karena impor ilegal.
