Kritik Erwin Aksa Soal Skema KPBU Tak Untungkan Swasta
- VIVAnews/Anda Nurlaila
VIVA – Pemerintah tengah gencar-gencarnya menyuarakan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Namun, pelaku usaha menilai skema tersebut cenderung kurang memberikan jaminan yang menguntungkan bagi pengusaha setelah membiayai pengerjaan proyek itu.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa bahkan menyebutkan, seringkali penghitungan kelayakan implementasi bisnis (feasibility studies) untuk berbagai proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah meleset dari kenyataannya.
Itu, kata dia, sering kali terjadi untuk berbagai proyek infrastruktur jalan tol yang ditawarkan pemerintah melalui skema KPBU. Misalnya, kendaraan yang melalui jalan tol yang telah dibangun seringkali meleset dari kenyataan, sehingga investasi yang digelontorkan oleh pengusaha tidak memiliki kelayakan bisnis.
"Jalan tol sering kali kelayakan atau proyeksi yang dibuat dan ditawarkan ke pengusaha jalan tol meleset karena yang dihitung sebagai dasar, atau angka-angka yang dimasukkan dalam feasibility studies sering meleset, khususnya jumlah trafik yang lewat," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019
Karenanya, Erwin menganggap bahwa skema KPBU itu sendiri jarang memberikan kepastian atau jaminan yang jelas kepada pihak swasta untuk diinvestasikan. Oleh sebab itu, jaminan kepastian bisnis dari investasi KPBU tersebut dikatakannya perlu ditingkatkan pemerintah.
"Itu sering membuat investasi swasta tidak layak, karenanya ini jadi concern pelaku usaha. Karena ketika pemerintah tawarkan proyek ke swasta harus beri kepastian yang jelas agar pelaku usaha bisa jalankan usahanya dengan baik," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Utama Nusantara Infrastructure, M. Ramdani Basri menambahkan, skema KPBU itu juga seringkali ditawarkan pemerintah terhadap badan usaha atau pihak swasta yang selalu sama secara berulang, tidak tersebar terhadap pengusaha lainnya.
"Kalau swasta bermain, yang main itu-itu juga. Jadi bagaimana mengajak partisipasi swasta untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, kuenya besar sekali, skemanya luar biasa," jelas dia di lokasi yang sama. (lis)
Pengawasan Kripto Harus Beralih Sebelum 12 Januari 2025, DPR Ingatkan Ini
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan bahwa transisi peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK harus segera rampung.
