Target Tahun Ini 15,5 Juta, Baru 5 Juta Wajib Pajak Lapor SPT
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, Wajib Pajak (WP) yang lapor Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak per pagi ini, Selasa, 12 Maret 2019 baru mencapai lima juta WP. Itu termasuk WP Orang Pribadi (OP) dan WP Badan yang sejumlah 170 ribu WP dari total pelaporan tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan, 90 persen dari WP tersebut sudah menggunakan e-filing. Tren pelaporan SPT saat ini dikatakannya sudah mulai sedikit berubah, yakni tidak lagi banyak yang menunggu pelaporan hingga batas akhir yang ditetapkan pada akhir Maret untuk WP OP dan akhir April untuk WP Badan.
"Jadi terbukti e-filing memudahkan WP dalam pelaporan SPT-nya. Jadi, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak harus ke kantor pajak, tidak harus membawa berkas-berkas yang banyak. Ini sudah lima juta wajib pajak," kata Hestu saat dihubungi VIVA, Selasa, 12 Maret 2019.
Capaian tersebut, menurut Hestu, mengalami peningkatan. Meski tidak signifikan dibanding posisi pelaporan tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sekitar tujuh sampai delapan persen. Dia pun optimistis angka pelaporan SPT bakal terus naik hingga masa-masa akhir pelaporan, baik untuk WP OP dan WP Badan.
"Ini masih terus berjalan sampai nanti Maret untuk Orang Pribadi dan ada April untuk WP Badannya. Setelah itu pun tetap kita bisa tindak lanjuti WP yang belum lapor, kita imbau, kita lakukan pembinaan, dan juga tentunya pengawasan," ujar Hestu.
Dia pun menegaskan, dengan terus naiknya angka pelaporan SPT tersebut, DJP telah menetapkan kenaikan target realisasi pelaporan SPT pada tahun ini menjadi sebanyak 15,5 juta wajib pajak, dari realisasi pada 2018 hanya sebanyak 12,55 juta WP.
"Ini kita sedang berusaha keras memberikan pelayanan yang paling baik, mengampanyekan SPT e-filing ini, sehingga kita bisa mencapai target itu," ujar dia. (art)
Wakil Ketua DPRD Toba Ditahan Jaksa Atas Dugaan Perkara Pajak
Wakil Ketua DPRD Toba, Mangatas Silaen, ditahan Kejaksaan Negeri atau Kejari Toba Samosir atas dugaan perkara tidak menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunan, SPT.
