Menteri Basuki Pesimis Empat Program PUPR Sulit Tercapai pada 2019

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (kiri)
Sumber :
  • VIVA.co.id

VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada empat program yang sulit diselesaikan oleh Kementerian PUPR pada 2019.

Ancaman Banjir Bayangi Pencoblosan Pilkada Jakarta

Empat program itu ialah sanitasi, air minum, hunian layak, dan banjir. Apalagi kini sudah tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Maka ia menargetkan persoalan itu bisa diselesaikan secara bertahap nantinya.

“Ada empat program yang mungkin sulit tercapai pada 2019. Ini harus dilanjutkan di 2020: ada sanitasi, air minum, hunian layak, dan banjir. Prioritas nanti 2020 dan 2024, jadi ada lanjutannya,” kata Basuki usai membuka agenda Konsultasi Regional Wilayah Sumatera Tahun 2019, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Senin, 11 Maret 2019.

1.687 Warga Terdampak Banjir di Periuk, Pemkot Tangerang Aktifkan 15 Mesin Pompa Air

Untuk merancang itu, Kementerian akan menyelaraskan terlebih dahulu program di daerah dan di pusat agar arah pembangunan bisa sejalan. Misalnya, jika Kementerian PUPR membangun bendungan, pemerintah provinsi yang membangun irigasinya. Ringkasnya, kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan riil di daerah.

Kepala Badan Pengembangan Infrastrukstur Wilayah pada Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki empat sektor besar yang meliputi sumber daya air, Bina Marga, Sumber Daya Cipta Karya, dan Perumahan.

Tanggul Jebol Imbas Hujan Deras, Warga di Periuk Tangerang Kebanjiran

Empat sektor ini, kata Hadi, harus selaras bukan hanya di programnya, tapi juga soal pendanaannya. Misalnya, Kementerian PUPR menganggarkan dari APBN untuk membangun sesuatu, kemudian di daerah juga harus menggelontorkan dananya dari APBD untuk menunjang pembangunan itu.

Menurutnya, dengan singkronisasi itu empat program yang sulit dikerjakan itu bisa dilakukan dengan bahu-membahu antara pusat dan daerah.

“Masalah tidak hanya air minum dan sanitasi tapi empat tadi, kebutuhan daerah apa kebijakan dari pusat apa, kita temukan dulu,” ujarnya.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah.

KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir

KPU koordinasi dengan BPBD terkait ratusan TPS berpotensi rawan banjir tersebut. 

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024