Dikritik Naikkan Tarif Diam-diam, Perum Damri Minta Maaf
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA – Manajemen Perum Damri menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan. Tanggapan ini disampaikan manajemen Damri usai kritik yang dilayangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI terkait kenaikan tarif bus yang dilakukan secara diam-diam oleh Damri.
Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin, mengakui pihaknya telah menaikkan tarif layanan eksekutif atau non ekonomi untuk tiga trayek dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut dia, kenaikan diberlakukan sejak 7 Januari 2019. Ketiga trayek tersebut adalah yang berasal dari tempat pemberangkatan Cikarang, Karawang, dan Purwakarta.
"Pada prinsipnya, Perum Damri meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan konsumen, apabila dianggap bahwa sosialisasi kenaikan tarif untuk tiga trayek tersebut kurang intensif dilaksanakan," ujar Setia dikutip dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin 11 Maret 2019.
Dia menjelaskan, permintaan maaf ini juga disampaikan apabila informasi mengenai alasan kenaikan tersebut kurang jelas. Menurut Setia, 27 trayek lainnya tidak mengalami kenaikan sejak 2014 atau sejak lima tahun lalu hingga hari ini.
Kenaikan tarif terakhir kalinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK.622/PR.305/DAMRI 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Bus DAMRI dari dan ke Bandara Internasional Soetta melalui jalan tol.
"Sosialisasi kenaikan tarif pada dasarnya telah dilaksanakan dengan cara menempel pengumuman tentang kenaikan tarif di dalam bus dan di tempat pemberangkatan. Dengan demikian, ke depan Damri akan terus meningkatkan mekanisme sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait langsung dengan hak konsumen," katanya.
Ia menambahkan, kenaikan tarif tiga trayek tersebut telah mempertimbangkan kelangsungan usaha dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar kesinambungan pelayanan tetap terjaga.
Selain itu, beberapa pertimbangan lainnya antara lain seperti pembangunan di ruas tol Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa, sehingga waktu tempuh semakin panjang dan biaya operasional armada meningkat.
Kedua, jarak tempuh yang relatif panjang dan tingkat okupansi yang relatif rendah dibanding trayek lainnya. Lalu, adanya pengaruh faktor ekonomi, seperti inflasi, kenaikan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Regional, serta tarif tol yang naik dua tahun sekali.
"Peningkatan pendapatan Damri utamanya dipergunakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, di antaranya untuk investasi armada baru, pembaruan sistem tiket, kemudahan pelanggan untuk mendapatkan informasi, pengelolaan armada berbasis IT, dan lain-lain," ujarnya.
Pelni dan Damri Minta Restu DPR Disuntik PMN, Buat Ganti Kapal yang Uzur hingga Peremajaan Bus
Total PMN yang diusulkan oleh Pelni dan Damri mencapai Rp 3,5 Triliun untuk tahun anggaran 2025.
