Jokowi Janji Tunjangan Kinerja Badan Pertanahan Akan Diberi Maksimal
- Agus Rahmat/VIVA
VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan, akan memberi tunjangan kinerja yang besar kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional atau BPN, khususnya yang berada di daerah.Â
Janji ini diutarakan, setelah Jokowi mendengar keluhan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil mengenai masalah tunjangan jajarannya yang dinilai masih rendah. Â
"Pertama, ini yang paling penting mau saya jawab dulu masalah TKD (tunjangan kerja daerah). Belum sampai di meja saya. Tetapi, perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan TKD yang paling maksimal. Saya enggak tahu diajukan berapa ke saya enggak tahu, tetapi saya akan berikan," jelas Jokowi, di hadapan ratusan pegawai ATR/BPN dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.
Janji ini akan dipenuhi Jokowi, karena semenjak 2017, jajaran BPN di seluruh Indonesia sudah bekerja keras. Terutama, dalam hal sertifikat tanah rakyat.Â
Pada 2017, Jokowi menargetkan bisa keluar sertifikat hingga lima juta sertifikat. Menurutnya, itu terpenuhi, bahkan melampaui target. Pada 2018, juga ditargetkan tujuh juta sertifikat dan realisasinya hingga akhir tahun melebihi target.
Maka pada 2019 ini, target sertifikat tanah rakyat kembali ditingkatkan menjadi sembilan juta.Â
"Loncatan itu yang harus kita aprsaiasi dan beri penghargaan. Terima kasih atas kerja kerasnya," kata Jokowi.Â
Dia memahami, semenjak target-target sertifikat tanah rakyat itu diberikan, banyak BPN terutama di wilayah yang harus kerja siang dan malam. Jokowi mengaku, tahu kerja pegawai BPN itu.Â
"Saya turun ke bawah benar. Artinya, memang benar benar di daerah itu sudah siap. Meskipun waktu yang diberikan sangat singkat," jelas mantan Gubernur DKI itu. (asp)
Kubu Hasto PDIP Berencana Gugat Keabsahan Pimpinan KPK ke MK, Ada Apa?
Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail memiliki rencana menggugat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
