PGN Akan Suplai Gas ke Proyek Green Diesel RI
- VIVA/Dhana Kencana
VIVA – Pemerintah tengah mematangkan konsep untuk memproduksi bahan bakar minyak ramah lingkungan atau green diesel. Proyek yang akan dijalankan oleh PT Pertamina dan penelitian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga merangkul PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai pemasok gas.
Hal itu dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai menggelar rapat dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gigih Prakoso.
"Tadi itu lanjutan dari green diesel yang dari (pembicaraan) Bandung kemarin itu. Jadi bagaimana meng-convert palm oil ke green diesel. BPPT, Pertamina, ITB (konsepnya) sudah jadi semua, kita bikin terintegrasi," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin 4 Februari 2019.
Luhut berharap produk green diesel ini sudah dimulai uji coba penggunaannya pada tahun depan, di samping pelaksanaan B20 atau B30 yang juga berjalan. PGN, kata Luhut, juga akan berkontribusi dalam menyuplai gas.
"Pak Gigih ini kan yang dulu menangani dengan Pertamina. Sekarang dia di PGN. Jadi dia, karena bagaimana pun hidrogennya harus ada," tuturnya.
Di tempat yang sama, Gigih mengatakan, pihaknya ikut kerja sama dalam pengembangan green diesel. Hal ini, lanjut Gigih, segera akan diproduksi tergantung komitmen pemerintah memberikan jaminan pasokan crude palm oil (CPO) dan aspek harganya.
"Tadi follow up-nya, kita akan coba buat kajian keekonomiannya. Dari hasil paparan tadi Pak Unggul dari BPPT, jumlah (pasokan) CPO yang bisa dibuat green diesel itu sekitar 9-12 juta ton," kata dia.
Ia menegaskan, peran PGN dalam proyek green diesel ini hanya dalam suplai gas. "PGN dalam hal ini hanya menyuplai gas saja. Kan untuk green diesel nanti perlu gas. Tapi nanti prosesnya dikerjakan Pertamina, BPPT, ITB, semua yang lain," tuturnya. (art)
Pengamat Heran Kasus Minyak Goreng Diungkit Lagi Sama Jaksa
Kejagung dipertanyakan lantaran memeriksa Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak goreng.
