Menteri Rini Minta PT DI Bikin TNI Percaya Diri dengan Alutsistanya

Menteri BUMN Rini Soemarno penyerahan secara simbolik lima helikopter dan satu pesawat buatan PT DI untuk TNI Angkatan Laut di Hanggar PT DI di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 24 Januari 2019.
Sumber :
  • VIVA/Adi Suparman

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menganggap kontrak jual-beli PT Dirgantara Indonesia dengan Kementerian Pertahanan adalah bukti kepercayaan kuat pemerintah terhadap BUMN.

Diterjang Cuaca Buruk, Helikopter BMKG Mendarat Darurat di Maros

Menurutnya, produk yang dihasilkan harus dipastikan memiliki klasifikasi sesuai kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PT DI berperan penting dalam menjamin pertahanan nasional di bidang ekonomi maupun militer.

Rini mengingatkan itu menyusul penyerahan secara simbolik lima helikopter dan satu pesawat CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft buatan PT DI untuk TNI Angkatan Laut di Hanggar PT DI di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 24 Januari 2019.

Helikopter Tempur Iran Jatuh, Jenderal Garda Revolusi-Pilot Tewas

Keenam alat utama sistem persenjataan atau alutsista baru TNI buatan dalam negeri itu, kata Rini, menjadi momentum semua BUMN yang bergerak di sektor pertahanan untuk terus membenahi kualitasnya.

“Kita dapat meningkatkan kemampuan BUMN khususnya PT DI untuk dapat menghasilkan produk-produk bermutu yang dapat dimanfaatkan oleh TNI,” katanya.

Kunjungi Lumbung Pangan Nasional, Prabowo Bagi-bagi Kaos di Merauke

Keamanan produk untuk pertahanan juga mesti diperhatikan. Rini mencontohkan, kendaraan taktis militer Anoa yang diproduksi PT Pindad dipastikan aman setelah dia mencoba mengendarai langsung. “Selain bermutu tinggi, memberikan kepercayaan kepada prajurit-prajurit kalau memakai produk produk kita; mereka merasa aman,” katanya.

Dia selalu mewanti-wanti kepada kepada perusahaan BUMN, terutama di sektor pertahanan atau militer, agar memastikan mutu produk dan menjaga kerja sama baik dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. “Karena tidak mungkin kita bisa membangun industri pertahanan tanpa dukungan Kemenhan dan TNI,” ujarnya.

Alutisista baru

TNI AL memiliki alutsista baru, yaitu lima helikopter antikapal selam dan satu pesawat CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft. Semua kapal terbang pesanan Kementerian Pertahanan itu dibuat oleh PT DI berdasarkan kontrak pada 2013 dan 2014.

Helikopter antikapal selam milik TNI Angkatan Laut buatan PT Dirgantara Indonesia saat diserahkan kepada Kementerian Pertahanan di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 24 Januari 2019.

Direktur Utama PT DI Irzal Rinaldi menjelaskan, pesawat dan helikopter-helikopter itu adalah produk yang sangat dibutuhkan Kementerian Pertahanan untuk memaksimalkan kemandirian Indonesia dalam bidang persenjataan. Juga untuk menjaga kedaulatan dan pemenuhan persiapan untuk tempur.

Penyerahan itu sebagai tanda pemerintah memberikan kepercayaan kepada PT DI untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan alutsista.

Spesifikasi

Heli antikapal selama itu berjenis Panther tipe AS565 MBe dan produk hasil kerja sama industri PT DI dengan Airbus Helicopters Perancis. Heli dirancang dengan kemampuan mendeteksi keberadaan kapal selam dengan Dipping Sonar L-3 Ocean Systems DS-100 Helicopter Long-Range Active Sonar (Helras) yang dapat difungsikan di laut dangkal dan laut dalam.

Dengan perangkat itu, heli Panther dinilai ideal untuk bermanuver redetection, melokalisasi sasaran dan melancarkan setangan torpedo di perairan dangkal maupun perairan dalam.

Pesawat CN-235-220 MPA dirancang dengan dua konsol 360 derajat Search Radar yang dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 nautical mile dan Automatic Identification System (AIS), sistem pelacakan otomatis mengidentifikasi kapal sehingga dapat mengetahui posisi objek mencurigakan.

Pesawat itu juga dilengkapi Identification Friend or Foe, Interrogator dan Tactival Computer System, yang berfungsi untuk mengetahui musuh, menganalisis dan menentukan strategi operasi.

CN-235-220 MPA dilengkapi Forward Looking Infra Red untuk mengklasifikasi target dan merekam situasi wilayah terbang untuk evaluasi misi. Pesawat juga dapat lepas landas pada jarak pendek dengan kondisi landasan yang tidak beraspal dan berumput, mampu terbang dengan durasi maksimal 11 jam dan irit bahan bakar.

Dari fitur-fitur itu, dapat digunakan untuk patroli perbatasan, Zona Ekonomi Eklusif, pengawasan pencurian ikan, pencemaran laut, pengawasan imigrasi, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba serta barang ilegal, pencarian dan penyelamatan korban bencana.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya