Ketemu Jokowi, Pengusaha Penggiling Beras Minta HET Dievaluasi Berkala

Petani menanam padi di area persawahan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Arnas Padda

VIVA – Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini, Kamis 24 Januari 2019. Hal yang dibicarakan antara lain tentang kepastian pasokan dan dampaknya terhadap stabilisasi harga. 

Eks Wantimpres Kecewa, Bilang Harusnya Jokowi Jadi Negarawan saat Pilkada

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan, salah satu yang menjadi usulannya adalah terkait evaluasi berkala Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Menurutnya, HET ini perlu disinkronisasi dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di level petani. 

"Kan HET-nya Rp9.450 (per kg). Tadi juga kami laporkan, perlunya sinkronisasi antara HET dan HPP. Ini kan harus ditinjau setiap saat," kata Sutarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah di Solo Jelang Pencoblosan Pilkada, Ada Apa

Ia mencontohkan, misalnya harga HPP gabah di level petani Rp5.500 per kg maka idealnya HET beras di atas Rp10 ribu per kg. Artinya, kata dia, HET yang ditetapkan Rp9.450 per kg perlu disesuaikan dalam kondisi tertentu. 

"Ya di atas Rp10 ribu per kg, dua kali lipat (dari HPP). Makanya pemerintah maunya harga berapa. Itu yang harus sinergi," kata dia. 

Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan

Menurut dia, Kementerian Perdagangan sebelumnya sempat mengharapkan evaluasi HET sebanyak 3 sampai 4 bulan sekali. Namun, hingga saat ini, belum terealisasi. 

"Dulu kan harapannya Kemendag 3-4 bulan sekali. Sekarang belum demikian. Harapannya ke depan lebih berkala dievaluasi. Kita sesuaikan dengan kondisi lapangan," tuturnya. (art)

Dok. Istimewa

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024