Tukang Cukur Garut Dapat Pembiayaan Rumah, BTN Ajak Komunitas Lain
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dorong pembiayaan perumahan di sektor non formal dengan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi sekitar 4.000 anggota Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut (PPRG).
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya perseroan memperluas akses KPR Subsidi untuk para pekerja non formal sebagai bentuk komitmen mensukseskan Program Sejuta Rumah.
"Pekerja non formal yang menjadi sasaran kali ini adalah para pekerja di sektor jasa, yaitu pencukur rambut yang tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut," kata Maryono dikutip dari keterangan resminya, Senin 21 Januari 2019.
Perseroan sebelumnya juga memfasilitasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO), pengemudi taksi yang bekerja di bawah naungan PT Blue bird Tbk (BIRD), membantu program pembangunan rumah swadaya bagi guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business,Community and Government) serta mitra Gojek dan Grab mendapatkan KPR BTN Mikro.
Maryono menjelaskan dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp4 juta per bulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari para anggota PPRG untuk memiliki tempat tinggal, mengembangkan bisnis, hingga ingin membangun museum dan membuat wahana wisata di sekitar Garut,” paparnya.
Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG terletak di tanah seluas 50 ribu meter persegi di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp130 juta.
Pembangunan rumah dilakukan secara bertahap, seiring perluasan lahan perumahan yang direncanakan hingga 100 ribu meter persegi. Perseroan akan membantu proses administrasi bagi komunitas pencukur rambut sebagai debitur yang layak menerima program KPR Subsidi.
Selain itu sesuai yang dijanjikan pemerintah, bunga KPR Subsidi ditetapkan tetap sebesar lima persen dengan uang muka minimal satu persen," terang Maryono.
Dengan bunga yang ringan, masyarakat juga diberi keringanan uang muka oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp4 juta.
"Alhasil, angsuran rumah yang akan dibayar debitur hanya sekitar Rp800 ribu dengan jangka waktu KPR maksimal 20 tahun,” urainya.
Menurut Maryono, masyarakat yang sering tidak disentuh perbankan secara umum adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tidak tetap. Namun, justru di segmen ini BTN berani membuka bekerjasama dengan institusi yang menaungi para pekerja serta komunitas pekerja sektor non formal.
Di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang hadir pada peletakan pertama perumahan itu akhir pekan lalu. BTN berkomitmen akan memperluas akses KPR baik KPR Subsidi maupun non Subsidi ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kami terbuka untuk kerjasama lain dengan swasta terutama yang menaungi ribuan pekerja non formal yang memimpikan perumahan yang layak bagi keluarganya asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku di perbankan, ataupun Kementerian PUPR,” tutur Maryono.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bantuan perumahan ini merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendorong keterlibatan komunitas di masyarakat agar ikut dalam pembangunan rumah.
Lebih lanjut menurutnya, upaya ini suatu peluang buat Bank BTN untuk menanggulangi backlog perumahan bagi rakyat dan merupakan simbiosis mutualisme.
"Ini juga membuktikan PUPR tidak hanya membangun proyek yang besar seperti tol, bendungan, tapi juga sanitasi lingkungan, jembatan gantung serta perumahan," ungkap Basuki.
Ketua PPRG, Irawan Hidayah menyambut positif adanya program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo. Para seniman rambut sebelumnya sangat terkendala dalam memiliki rumah, karena peraturan perbankan dan pekerjaan yang bergerak di sektor non formal.
"Namun kini optimis para anggota PPRG sanggup mencicilnya seiring adanya FLPP sehingga sangat terjangkau untuk biaya pelunasan rumah tersebut," tuturnya.
Adapun pada perumahan tersebut nantinya juga akan disediakan fasilitas organisasi Kantor Pusat PPRG, museum cukur, sekolah cukur, aula serta tempat ibadah dan sekolah.
"Saya berharap berharap dari jumlah anggota PPRG yang saat ini mencapai empat ribu orang dapat mengambil perumahan ini," tegasnya. (ben)
Lihat bagaimana kegiatan Jokowi saat cukur rambut di Garut pada video di bawah ini:
PPN Mau Naik 12 Persen, Masyarakat Bakal Sulit Punya Rumah
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
