Arcandra Kumpulkan Badan Usaha Bahas Harga Wajar BBM Non Subsidi

VIVA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar kumpulkan seluruh badan usaha bahan bakar minyak di Indonesia, membahas formula harga BBM non subsidi atau jenis BBM umum.

Upaya ini tindak lanjut dari instruksi Menteri ESDM, Ignasius Jonan agar harga BBM di Indonesia menjadi wajar. 

Meski begitu, Arcandra enggan membeberkan secara detail formula seperti apa yang akan dibahas. Ia hanya menegaskan bahwa akan ada formula terkait harga BBM Non Subsidi atau JBU. 

"Ya, nanti ya (abis meeting), kan pak Jonan sudah bilang (akan) ada formulasi tentang JBU," kata Arcandra di kantornya, Jumat sore, 18 Januari 2019.

Ia mengaku hari ini mengundang seluruh pelaku usaha di sektor BBM, mulai dengan tujuan melakukan evaluasi harga BBM Non Subsidi. Di antaranya, seperti Pertamina, Shell, AKR, BP hingga Vivo. 

"Sesuai arahan pak menteri bahwa harga BBM non subsidi, pertalite, pertamax, perta series, dan kalau di shell itu super, v-power, dan lain-lain bahwa itu harus dilihat harga wajar seperti apa," kata dia. 

Menteri ESDM ,Ignasius Jonan pada awal pekan ini meminta Arcandra membuat suatu formula agar harga BBM di Indonesia menjadi wajar. 

"Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Khususnya JBU yang (harganya) tidak dikendalikan oleh pemerintah," kata Jonan dikutip dari laman Kementerian ESDM. 

Pada kesempatan itu, Jonan juga meminta agar jajaran Ditjen Migas membuat harga avtur harus kompetitif dibandingkan negara lainnya, seperti Singapura. 

"Harga avtur harus bisa kompetitif. Kalau mau dikurangi, yang dikurangi adalah kebijakan pajaknya. Komponen lainnya harus bisa kompetitif. Jangan harga avtur, misalnya di Singapura, lebih murah daripada harga avtur di Indonesia," tegas Jonan. 

Untuk daerah terpencil seperti Tarakan dan Merauke, kata dia, dapat ditambahkan komponen harganya. Namun, untuk di daerah-daerah gemuk penumpang seperti Makassar, Surabaya serta Bali, harganya harus kompetitif. 

"Ini saya minta Pak Wamen untuk mengecek karena sudah mulai ribut," tutur Jonan. (asp)

Halaman Selanjutnya

"Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Khususnya JBU yang (harganya) tidak dikendalikan oleh pemerintah," kata Jonan dikutip dari laman Kementerian ESDM.