Punya Pendapatan Rp3,3 Juta Per Bulan di Jakarta Masuk Kategori Miskin

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala BPS Suhariyanto (kiri)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan tingkat garis kemiskinan di Indonesia pada September 2018. Pada periode itu, tingkat garis kemiskinan sebesar Rp410.670 per kapita per bulan, atau naik 2,36 persen dibanding posisi Maret 2018. 

Jumlah Penduduk Miskin di RI Naik 200 Ribu Orang, BPS Ungkap Penyebabnya

Sementara itu, jika dirujuk berdasarkan rumah tangga, garis kemiskinan untuk satu rumah tangga di Indonesia yang rata-rata memiliki 4,63 anggota rumah tangga, adalah sebesar Rp1,9 juta per rumah tangga secara nasional.

Garis kemiskinan itu dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Bank Dunia Ubah Lagi Standar Garis Kemiskinan Ekstrem, Ini Kata BPS

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan, meski begitu, tingkat garis kemiskinan rumah tangga per daerah memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dia mencontohkan, di DKI Jakarta, rumah tangga yang dapat disebut miskin adalah pendapatan yang di bawah atau sebesar Rp3,34 juta per bulan, sedangkan di Nusa Tenggara Barat adalah Rp1,48 juta per bulan.

"Sehingga bisa merasakan cari uang Rp3,5 juta susah enggak di DKI? Cukup enggak? Ya enggak cukup, makanya kita bicara garis kemiskinan," kata Suhariyanto di kantornya, Selasa 15 Januari 2019.

Garis Kemiskinan di Indonesia Naik Lagi, Ini Pemicunya

Adapun tingkat garis kemiskinan per rumah tangga tertinggi, dikatakannya ada di Kalimantan Utara, yakni sebesar Rp3,46 juta. Sementara itu, yang terendah adalah di Nusa Tenggara Barat yang sebesar Rp1,48 juta.

Suhariyanto menyebutkan, garis kemiskinan itu dipengaruhi oleh dua komoditas, yakni komoditas makanan dan non-makanan.

Untuk makanan, di antaranya harga beras, rokok filter, kretek, telur, dan daging ayam ras, mi instan, gula pasir, hingga tahu dan tempe. Sementara itu, yang non-makanan yaitu perumahan, bensin, listrik, pendidikan, serta perlengkapan mandi.

"Komposisinya yang paling penting bahwa 73,54 persennya dipengaruhi makanan, artinya stabilisasi harga pangan menjadi penting sekali. Makanannya goyang akan pengaruhi besar ke posisi kemiskinan," ungkap dia. (art)

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka Ikut Dampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Tinjau Proyek Banjir di Jakarta Barat

Heru Budi Siapkan Rp 18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar Rp 18,96 triliun untuk mengentaskan.

img_title
VIVA.co.id
2 Juli 2024