Genjot Kualitas SDM, Pemerintah Anggarkan Nyaris Rp500 Triliun di 2019
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Pemerintah telah menegaskan fokus kerja di masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2019 adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Demi merealisasikan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menggelontorkan anggaran hampir Rp500 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi itu pada dasarnya dilakukan melalui pos anggaran pendidikan yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp492,5 triliun. Belum termasuk dengan anggaran pemerintah daerah yang nantinya juga bakal dialokasikan untuk itu.
"Untuk itu, fondasinya, fiskal policy-nya, anggaran 20 persen untuk pendidikan, hampir Rp500 triliun sendiri hanya untuk pendidikan, tapi yang eksekusi itu di berbagai institusi dan pemda. Jadi ini bukan hanya masalah uangnya, jadi koordinasi antara pusat dan daerah serta kementerian," kata Sri di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.
Menurut dia, besarnya anggaran tersebut ditambah dengan banyaknya pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat menjadi tantangan sendiri pada 2019. Untuk itu, dia mengharapkan supaya cetak biru pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang akan segera terbit itu bakal bisa direalisasikan di lapangan secara terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah maupun pelaku usaha.
"Mungkin tantangan paling besar bukan uang, tapi siapa melakukan apa, dan bagaimana koordinasinya. Sehingga, hasilnya bisa dihubungkan dengan demand side-nya, yakni industri," ungkap dia.
"Maka di kementerian industri itu dia tidak lagi cuma minta belanjanya saja, tapi minta insentif fiskal agar perusahaan yang melaksanakan vokasi bisa mendapat deductible pajaknya sampai dua kali. Sehingga, dia bisa mengurangi biaya dan bayar pajaknya lebih kecil. Ini instrumen APBN yang kita lakukan," tutur Sri Mulyani.
Di luar itu, dia menambahkan, alokasi anggaran juga pada dasarnya dilakukan melalui pos anggaran kesehatan yang diharapkannya mampu menunjang kebutuhan kesehatan SDM. Alokasinya pada 2019 adalah sebesar Rp123,1 triliun untuk penanganan masalah stunting hingga untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kalau kita mau buat sekolah bagus, anaknya stunting, dia nggak bisa lebih pandai dan terampil. Untuk memerangi stunting hingga membangun BPJS kita anggarkan untuk kesehatan mencapai Rp126 triliun, tahun lalu Rp106 triliun, belum termasuk anggaran pemda," tuturnya.
Di sisi lain, dia menambahkan, untuk menopang itu juga dilakukan alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial atau social savety net seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang anggarannya terus ditingkatkan tiap tahunnya.
"Kalau masyarakat terlalu miskin, dia enggak mungkin kirim anaknya ke sekolah. Jadi jaring pengaman sosial seperti PKH itu anggarannya untuk 10 juta keluarga dinaikkan dua kali lipat. Itu dibilang menjelang pemilu padahal sejak 2012 itu belum di-adjust terhadap inflasi sehingga kemampuan penerimaan mereka menurun sebetulnya," ungkap Sri. (art)
