Menteri Basuki Usul Diskon Tarif Tol Jakarta-Surabaya ke BUJT

VIVA – Jalan Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya sepanjang 870 kilometer kini sudah tersambung seluruhnya. Tujuh ruas yang selama ini terputus kini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 20 Desember 2018.

Tujuh ruas tol Trans Jawa yang baru diresmikan itu yaitu:

1. Pemalang-Batang sepanjang 39 km. 
2. Batang-Semarang sepanjang 75 km. 
3. Salatiga-Kartasura sepanjang 33 km.
4. Wilangan-Kertosono sepanjang 39 km.
5. Kertosono-Bandar sepanjang 1 km.
6. Relokasi Porong-Gempol sepanjang 6 km.
7. Pasuruan-Grati sepanjang 14 km.

Lalu, bagaimana dengan tarifnya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan, sampai dengan saat ini, formulasi tarif masih terus digodok pihaknya bersama dengan semua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola tol tersebut.

Menurut dia, hingga Januari 2019, masyarakat sementara masih akan secara gratis menggunakan tujuh ruas tol yang baru diresmikan. Sementara itu, setelahnya segera diharmonisasi tarifnya khususnya dari Jakarta ke Surabaya.

"Setelah Januari mungkin akan ada sistem diskon untuk tarifnya. Seperti kereta api kalau Jakarta-Tegal, Semarang kan sama tarifnya," tutur Basuki, Kamis 20 Desember 2018.

Ia mengungkapkan, alasan Kementerian PUPR tak bisa langsung memutuskan tarif ini lebih cepat karena tol ini dikelola oleh BUJT dan menggunakan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Jadi saya minta mereka diskusi sendiri, mau pakai sistem apa. Namun, dari yang sekarang saya lihat kelihatannya sistem diskon lebih diterima oleh mereka (BUJT)," tuturnya.

Adapun mekanismenya, Basuki menambahkan, tarif jalan tol yang akan ke Surabaya dari Jakarta tidak akan ditambahkan semua Rp1.000 per kilometer. Sehingga, tidak keseluruhan tarifnya Rp620 ribu dari Jakarta-Surabaya.

Bila nanti ada yang bepergian dari Jakarta langsung Surabaya tanpa keluar tol, mungkin bisa dapat diskon sekitar 20 persen atau 30 persen dari tarif total.

"Dan yang pasti dari diskusi tarif ini, mereka (BUJT) akan pertimbangkan harganya dari moda transportasi lain seperti kereta api, kapal laut dan pesawat. Ini pun bukan kompetisi tapi saling menguntungkan," ujarnya. (art)

Halaman Selanjutnya

Ia mengungkapkan, alasan Kementerian PUPR tak bisa langsung memutuskan tarif ini lebih cepat karena tol ini dikelola oleh BUJT dan menggunakan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).