Defisit Neraca Perdagangan Melebar, Perlu Dorong Investasi Migas

VIVA – Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai, investasi hulu minyak dan gas bumi harus segera didorong untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Sektor migas diketahui merupakan penyumbang terbesar defisit perdagangan RI pada tahun ini. 

Defisit neraca perdagangan pada November 2018, diketahui melebar mencapai US$2,05 miliar dan secara kumulatif pada Januari-November 2018, defisit perdagangan menembus US$7,52 miliar. 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar mengatakan, defisit yang terjadi ini, karena ketergantungan impor migas yang sudah sangat besar.

Dijabarkannya, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi hanya di kisaran 720 ribu sampai 740 ribu  barel per hari. 

"Segera didorong untuk investasi di hulu migas. Karena permintaan akan naik terus, sedangkan produksi akan turun terus," kata Bobby di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu 19 Desember 2018.

Jika tidak segera dilakukan, menurutnya, Indonesia harus melihat kondisi defisit yang lebih buruk lagi. Selain itu, upaya kedua yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit adalah mengurangi ketergantungan impor dengan cara mendorong industri dalam negeri bisa tumbuh. 

"Pertumbuhan ekonomi kita 5,2 persen. Nah, sedangkan kita punya target tujuh persen, maka pertumbuhan industri harus di atas 10 persen," kata Bobby yang juga direktur utama PT Bakrie & Brothers Tbk itu. 

Untuk bisa meningkatkan investasi hulu migas, menurutnya, pemerintah harus bisa mencari insentif investasi yang lebih menarik. Ia mengakui, skema kontrak gross split yang sudah diterapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mulai berjalan, namun butuh insentif yang lebih besar untuk menarik investor. 

"Gross Split sudah mulai jalan. Tapi kan pembagian kepada investor itu yang harus lebih adil. Supaya lebih menarik, tak hanya itu, harus ada insentif fiskal, itu kan ada di (Kementerian) keuangan," katanya. 

Menurutnya, kebijakan mandatori B20 yang diimplementasikan pemerintah memang berdampak kepada pengurangan ketergantungan impor. Namun, menurutnya jika harga crude palm oil (CPO) naik akan jadi masalah lain lagi. 

"(B20) Efek pasti ada untuk mengurangi kebergantungan dengan impor. Tapi kalau harga CPO naik bagaimana?" kata Bobby. (asp)

Halaman Selanjutnya

Untuk bisa meningkatkan investasi hulu migas, menurutnya, pemerintah harus bisa mencari insentif investasi yang lebih menarik. Ia mengakui, skema kontrak gross split yang sudah diterapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mulai berjalan, namun butuh insentif yang lebih besar untuk menarik investor.