Menkeu Mau Aset Negara Optimal, agar Rakyat Tak Pelototin Utang Terus
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk menyediakan laporan perkembangan aset-aset negara atau aset-aset publik secara rutin dan intens kepada masyarakat, supaya masyarakat memahami apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap aset negara yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri.
Di samping itu, dia juga mengaku, upaya itu juga ditujukan supaya masyarakat tidak lagi dihabiskan perhatian dan tenaganya untuk melihat perkembangan utang negara. Lantaran, perkembangan aset itu menurutnya lebih penting untuk menjadi perhatian masyarakat ketimbang utang.
"Akuntabilitas seperti ini saya ingin terus-menerus dikeluarkan, disampaikan ke publik. Mungkin sekarang perhatiannya sangat berlebih serta tenaganya habis memelototi utang. Padahal utang itu sudah dipelototin banyak orang," kata Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 17 Desember 2018.
"Justru publik itu harusnya lebih banyak melihat kepada aset. Kalau utang, yang utangin kita aja ngawasin kita, belum rating agency. Jadi kalau public debt kita jaga, kita kelola, kita publish bahkan setiap bulan," tambahnya.
Menurut Sri, berdasarkan data Lembaga Manajemen Aset Negara, pengelolaan aset negara saat ini jauh lebih baik dan optimal, di mana penerimaan dari optimalisasi aset properti LMAN tahun ini sebesar Rp827 miliar atau naik dua sampai tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penghematan negara dari pemanfaatan aset mencapai Rp99,8 miliar.
Karena itu, dia menilai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maupun LMAN itu harus sudah mulai secara rutin mempublikasikan capaian-capaian aset negara, sebagai mana intensitas pemerintah dalam menyampaikan secara transparan kepada publik terkait pengelolaan utang negara.
"Kita tahu perubahan komposisi utang, berapa jatuh tempo, berapa cost-nya, itu terus-menerus intensity dari pabrication seperti itu dan kemudian orang-orang, pengamat atau siapa saja yang sangat addicted to utang untuk dibongkari senang dengan itu. Tapi, aset which is actually much bigger, kita sering lupa atau belum pada kemampuan secara cultural untuk bisa menyampaikan," tuturnya.
Selama ini, menurut dia, banyak aset negara yang mangkrak dan tidak terkelola dengan baik berpuluh-puluh tahun sebelum adanya reformasi birokrasi di tubuh DJKN maupun LMAN. Akibatnya banyak aset negara mengalami penurunan nilai karena dibiarkan terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik.
"Saya dulu ke kampus saya yang di Salemba, naik metromini, bus, bemo setiap jalan saya lihat ada tanah yang dari saya dulu mahasiswa, yang berarti saya masih muda sekali, sampai sekarang saya sudah menjadi menkeu dua kali, masih gitu-gitu aja," paparnya.
"Ini harus kita prevent untuk terjadi lagi. Seharusnya semua aset negara yang sudah kita dokumentasikan, maka harus ada perencanaan end minus lima tahun, sehingga saat di take over sudah terjadi mekanisme birokrasi yang efisien, dan kalau bisa berdasarkan mekanisme market yang memiliki value optimal," tutur dia. (art)
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
