Sri Mulyani Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang di Pemda
- VIVA.co.id/ Fikri Halim
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti, banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Hingga saat ini, catatannya sudah ada 111 kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal itu dilontarkan Sri, saat membahas pengadaan barang secara elektronik (e-procurement). Menurutnya, ini adalah suatu penyakit di pemerintah untuk segera dibenahi.
"Yang sudah ditangkap KPK 111 kepala daerah, rasanya enggak cukup untuk membuat jera. Artinya, nuraninya sudah mati," kata Sri di hadapan para pejabat daerah di kantornya, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.
Ia menegaskan, para pejabat daerah itu bisa dikatakan sejak awal sudah sama sekali tidak memikirkan masyarakat. Contohnya, untuk proyek pengadaan barang, banyak modus dan cara para oknum itu untuk berbuat ulah.
"Ini yang jadi salah satu penyakit. ini proyek yang nilainya harusnya Rp20 miliar digelembungkan Rp25 miliar. Yang Rp5 miliar, untuk kickback (uang terima kasih). Atau, proyek Rp20 miliar hanya dipakai Rp16 miliar, Rp4 miliar untuk kickback," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Dengan begitu, Menkeu menegaskan, sikap korupsi itu sungguh sangat menyakitkan bagi negara. Menurutnya, dana APBN yang bersumber dari masyarakat tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah pun, ditegaskannya, adalah salah satu institusi penting dan terdepan dalam rangka untuk memperbaiki kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
"Karena itu, saya berharap makin banyak daerah yang bangun e-government, pengadaan barang jasa secara elektronik, dan betul-betul bangun tata kelola yang baik. Sekarang, hanya 42 persen pemda yang lakukan pengadaan barang jasa secara elektronik," jelas dia. (asp)
Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah Jadi Sorotan
Akurasi perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun yang diungkap Guru Besar dan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi timah diragukan.
