Menkeu Akui Banyak Kepala Daerah Tergoda Praktik Haram
- VIVA.co.id/ Fikri Halim
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih banyak makelar di Pemerintah Daerah. Kasus korupsi yang menjerat pejabat di pemerintah daerah hingga Kementerian Keuangan dikatakannya, sering berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) fisik yang sering dikelola oknum tak bertanggung jawab.
"Yang sering terjadi korupsi di daerah, yang ditangkap di pusat maupun di Kemenkeu hubungannya dengan DAK fisik, banyak makelarnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin 10 Desember 2018.
Oleh karena itu, Sri mengatakan pihaknya ingin memperbaiki sistem transfer dana ke daerah ini se-transparan mungkin bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, diakuinya banyak sekali orang yang berperan sebagai makelar dan kepala daerah pun bisa tergoda dengan praktik haram itu.
"Banyak Pemda terutama yang baru dipilih bupati, wali kota-nya masih baru kemudian dia mudah untuk digoda atau ditawari hal seperti itu," kata Ani.
Sri Mulyani berharap penyaluran DAK fisik bisa tepat sasaran, sebab dana ini diciptakan untuk mengurangi ketimpangan. Melalui dana ini, desa-desa yang tertinggal didorong untuk semakin maju.
"DAK itu didesain untuk melakukan ekualisasi. Artinya indonesia ke depan ingin merata. Daerah yang lebih miskin tertinggal mestinya dapat DAK lebih banyak namun dia semestinya bisa tepat sasaran," katanya.
Secara persentase, lanjut Sri baru 18 persen daerah yang sudah menerapkan e-government dan berjalan dengan baik. Dikatakannya, hanya beberapa daerah yang bagus dari sisi pelayanan publiknya. (lis)
Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah DAK ke DPMPTSP, Biar Tambah Semangat Tarik Investasi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal III-2022, setelah konsumsi.
