Alasan Kemenkeu Tak Revisi APBN 2018
- ANTARA
VIVA – Kementerian Keuangan membeberkan alasan tidak perlu adanya revisi APBN di tahun 2018, berdasarkan hasil pemantauan laporan sampai dengan semester I di tahun ini.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan, hal itu dilakukan karena pihaknya menilai tak membutuhkan tambahan pagu anggaran atau penyesuaian anggaran yang signifikan, untuk bisa mengamankan APBN di tahun 2018.
"Ini bisa dibuktikan dari pemantauan pemerintah dan Menteri Keuangan, bahwa sampai dengan saat ini, pelaksanaan APBN 2018 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Askolani di kawasan Nusa Dua, Bali, Rabu 5 Desember 2018.
Askolani menjelaskan, di satu sisi aspek penerimaan negara sangat baik, di mana sektor perpajakan bisa tumbuh lebih tinggi. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak juga diuntungkan oleh harga minyak yang tinggi, dan di sisi lain kecepatan serta penyerapan belanja juga optimal, serta jauh lebih baik dari tahun 2017 dan 2016.
"Dari dua komposisi itu, ujungnya adalah defisit APBN 2018 ini kemungkinan besar akan lebih kecil dibandingkan targetnya di APBN 2018," kata Askolani.
Dia menjelaskan, hal ini mungkin menjadi pencapaian yang pertama kali dilakukan pemerintah, di mana pengendalian defisit APBN bisa dilakukan meski tanpa APBN-P. Apalagi, defisit APBN diprediksi justru akan jauh lebih kecil dari yang ditargetkan di APBN 2018 yakni sebesar 2,19 persen dari PDB.
Askolani menjelaskan, alasan dilakukannya APBN-P oleh pemerintah biasanya karena berdasarkan pemantauan dari laporan di semester I, misalnya ada kemungkinan penerimaan pajak yang tidak optimal.
Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa belanja harus dikendalikan, karena berpotensi membuat defisit APBN kita akan mengalami peningkatan dari target APBN-nya, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam bentuk APBN-P.
"Tapi tahun ini terbalik, bahwa satu, penerimaannya sangat baik, baik dari sisi pajak maupun nonpajak. Belanjanya juga kami nilai cukup optimal, dan ujungnya adalah bahwa defisit APBN kita kemungkinan akan di bawah 2 persen dari target yang di APBN nya 2,19 persen," ujarnya. (lis)
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
