Curhat Bos PLN, Susah Pakai B20 untuk Pembangkit di Daerah Terpencil

Dirut nonaktif PLN Sofyan Basir.
Sumber :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution Rabu kemarin menggelar rapat terkait implementasi kebijakan mandatori B20 dengan PT Pertamina dan PT PLN. Kedua BUMN itu menyampaikan perkembangan dan kendala dari kebijakan tersebut. 

Implementasi B50 Butuh Bangun 9 Pabrik Biodiesel Baru, Ini Penjelasannya

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengaku bahan bakar B20 itu sulit digunakan untuk pembangkit, khususnya di wilayah terpencil. B20 rencananya disiapkan sebagai pengganti solar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

"Kami terus berjalan, bergerak ya. Tapi kan ada beberapa daerah yang tidak mungkin. Maksudnya di daerah terpencil dan kecil-kecil," ujar Sofyan usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu 28 November 2018. 

Bahlil Ungkap Program B40 Siap Diimplementasikan 1 Januari 2025

Begitu juga halnya untuk pembangkit yang menggunakan teknologi Aero Derivative, yang menggunakan gas maupun High Speed Diesel (HSD) sebagai penggantinya. Dipastikan, pembangkit itu sulit menggunakan biodiesel. 

"Juga dalam arti kata akan jauh lebih mahal akhirnya. Biaya transportasi dan lain sebagainya. Misalkan dipulau terkecil di bagian timur, NTT (Nusa Tenggara Timur), pedalaman papua, kan untuk membawa B20 ke sana kan sulit sekali. Enggak efisien," kata dia. 

Government Targets B50 Fuel Implementation in 2026

Untuk itu Ia menegaskan, pihaknya akan tetap memakai BBM solar di PLTD untuk kasus tertentu. Pengembangan listrik ke daerah terpencil menurutnya memang sedang gencar dilakukan PLN, namun volume memang kecil. 

Sofyan pun mengatakan, pihaknya masih berupaya bisa menyerap B20 hingga 700 kilo liter sebagaimana kesepakatan di awal untuk pembangkit listrik PLN.

"Coba nanti kita lihat dari besarannya ya, sekarang ini ada pembangkit gas ada gas engine ada yang derivatif. Derivatif enggak bisa jadi biofuel nya itu hanya HSD dan gas. Tapi gas mesin engine itu bisa kalau enggak gas, pakai B20," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, pihaknya melakukan evaluasi terkait B20 itu untuk mencocokkan data dengan pihak PLN dan Pertamina. Agar implementasi kebijakan itu bisa berjalan lebih efektif.

"Kita meminta data semuanya detail dari mereka, persisnya bagaimana, data kita bilang begini dan kita akan konsolidasi kan, karena salah satu alasannya banyak pembangkit listrik yang macet," kata Darmin. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya