Uber Digugat Class Action Ribuan Sopir Taksi di Australia
- abc
Sebuah firma hukum besar di Australia meluncurkan gugatan class action terhadap Uber, dalam apa yang diklaimnya sebagai "perkara hukum terbesar" dalam sejarah Australia.
Ribuan pengemudi taksi dan mobil sewaan, operator dan pemilik lisensi di New South Wales, Victoria, Queensland, dan Australia Barat diperkirakan akan bergabung dalam gugatan class action yang akan diajukan oleh firma hukum Maurice Blackburn.
Kasus ini akan diajukan di Mahkamah Agung Victoria akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Argumen utamanya adalah bahwa Uber, yang awalnya dioperasikan "secara ilegal" dari tahun 2014, telah ACT ACT menjadi yurisdiksi pertama di Australia yang melegalkan beroperasinya Uber pada Oktober 2015.
Sejak itu, seluruh negara bagian dan teritori telah mengikuti dan yang paling baru adalah Northern Territory pada awal Juli lalu.
Mereka juga menyalahkan perusahaan berbagi tumpangan global ini telah untuk membanjiri pasar dengan pengemudi yang tidak diatur dan menyebabkan nilai bisnis penyewaan taksi merosot dari $ 500.000 (Rp 5,2 miliar) menjadi sekitar $ 50.000 (Rp 525 juta).
"Saya sudah mendatangi seluruh negara bagian dan berbicara dengan supir taksi dan mereka semua menceritakan kisah yang sama: bisnis mereka menurun ketika Uber tiba," kata Elizabeth O"Shea, pengacara senior di Maurice Blackburn.
"Uber mendapat keuntungan yang tidak adil karena mereka tidak bermain sesuai aturan.
"Orang-orang ini [pengemudi taksi] telah bekerja keras, mematuhi aturan, melakukan hal yang benar dan sedang dihukum karenanya."
"Membayar lisensi saya tidak lagi memiliki"
Pemerintah negara bagian saling berbeda sikap dalam menanggapi legalisasi Uber dan "revolusi digital", seperti mantan Perdana Menteri NSW Mike Baird.
NSW menetapkan paket penyesuaian industri senilai $ 250 juta untuk mengimbangi pengemudi taksi pada bulan Desember 2015.
Pemerintah Partai Buruh di Negara Bagian Victoria, pada bulan Agustus 2016, mengumumkan perbaikan industri taksi, dan menawarkan untuk membeli kembali lisensi pada sebagian kecil dari nilai mereka.
Keputusan itu memiliki dampak yang signifikan terhadap mata pencaharian pengemudi taksi seperti Rod Barton, yang telah bergabung dalam gugatan class action ini.
"Saya saat ini membayar lisensi yang saya tidak lagi miliki, yang lebih besar dari hipotek kebanyakan orang," katanya.
"Saya seharusnya sudah merencanakan pensiun dengan cucu-cucuku di peternakan, tapi rencana itu sudah dirampas dariku."
Barton dulunya memiliki sebuah properti di pedesaan, tetapi ia terpaksa menjualnya dan pindah ke properti sewaan.
Elizabeth O"Shea mengatakan gugatan itu bisa bernilai "ratusan juta dolar", dengan sekitar 1.200 penggugat telah mendaftar di Victoria sejauh ini.
Meskipun dia yakin dengan kasus ini, O"Shea mengharapkan Uber - yang telah dituntut dalam beberapa tuntutan hukum global - akan membela masalah ini dengan penuh semangat.
Pemilik restoran juga keluhkan Uber
Tahun lalu, perusahaan berbagi tumpangan ini kalah dalam kasus gugatan di Pengadilan Federal yang memutuskan para pengemudinya tidak dibebaskan dari membayar GST.
Uber juga meluncurkan gugatan hukum melawan Transportasi untuk London setelah dilarang beroperasi di ibukota Inggris.
Perusahaan ini juga terlibat dalam gugatan yang gagal yang mengakibatkan pengadilan tinggi Uni Eropa memutuskan bahwa Uber harus tunduk pada peraturan taksi, dan bukan hanya perantara digital antara pengemudi dan pelanggan.
Bisnis pengiriman makanannya Uber Eats juga sedang diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Konsumen Australia karena diduga memaksa pemilik restoran untuk mendaftar dalam persyaratan yang menindas.
