Anindya Apresiasi Ketegasan Jokowi Keluarkan UMKM dari Relaksasi DNI

Rapimnas Kadin.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang mendengar aspirasi Kadin dan memastikan akan mengeluarkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari wacana kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Sukseskan Program MBG, Anindya Bakrie Gerakkan 38 Kadin Provinsi Bangun SPPG Gotong Royong

"Masalah DNI di Paket Kebijakan Ekonomi XVI ini adalah salah satu yang disoroti dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) kali ini. Terutama, yang mengancam sektor UMKM," ujar Anindya, saat Rapimnas Kadin bertema ‘Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan’ di Hotel Alila Solo, Rabu 28 November 2018.

Sebab, kata Anindya, mayoritas pengusaha dan peserta Rapimnas Kadin adalah UMKM. "Kami senang pemerintah menunjukkan keberpihakannya," ujarnya.

Anindya Bakrie Ungkap Kadin Bakal Luncurkan Quick Win Akselerasi Program MBG hingga Perumahan

Rapimnas Kadin

Selain itu, menurut Anindya, pemerintah perlu memudahkan akses permodalan UMKM, mendorong UMKM berorientasi ekspor, dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, e-commerce. Pun, memberikan insentif yang menarik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor.

Anindya Bakrie Sebut Kadin Mau Manfaatkan Lahan di Nusa Kambangan Untuk Ini

"Misalnya insentif fiskal, berupa pemotongan atau penghilangan pajak untuk produk barang dan jasa yang diekspor. Itu adalah rekomendasi kami, agar kita bisa melahirkan produk unggulan dan bisa bersaing di luar. Juga, tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan di dalam," tuturnya.

Kadin Indonesia yang mewakili dunia usaha, lanjut Anindya, diharapkan bisa selalu bersinergi baik dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun dan memajukan Indonesia.

Rapimnas Kadin

Sementara itu, Paket Kebijakan Ekonomi XVI mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan DNI.

DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya