Jokowi Optimis dengan Paket Kemudahan Investasi Bisa Tekan CAD
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Presiden Joko Widodo memastikan akan terus berupaya membenahi defisit transaksi berjalan atau current account deficit/CAD yang terus kedodoran hingga saat ini. Pada kuartal III 2018, CAD tercatat mencapai US$8,8 miliar atau 3,7 persen terhadap produk domestik bruto.
Jokowi menegaskan, kunci untuk menekan CAD yang disebutkannya telah kedodoran itu, utamanya adalah dengan menggenjot hilirisasi industri. Artinya, produk-produk industri yang dijual atau di ekspor, khususnya barang tambang, tidak lagi boleh dalam bentuk barang-barang mentah.
"Batu bara sekarang bukan hanya dijual mentah-mentah, jutaan ton. Sekarang ada teknologi untuk batu bara kelas rendah, menengah, bisa jadi gas, jadi minyak, karena teknologi baru sudah berkembang," kata dia di Jakarta Convention Center, Selasa 27 November 2018.
"Kenapa kita masih ekspor dalam bentuk barang mentah seperti yang kita lakukan saat ini. Kita harus mulai hentikan dan mulai beralih ke barang setengah jadi atau jadi," tuturnya.
Di samping hilirisasi industri, dia juga mengatakan bahwa ketertinggalan infrastruktur Indonesia saat ini juga menjadi salah satu penyebab terus melebarnya CAD. Lantaran, selain memudahkan lalu lintas barang, juga menarik keinginan investasi asing yang selama ini tertahan.
"Sehingga, keterlambatan-keterlambatan infrastruktur ini saya sampaikan ke Menteri PU, Menteri Perhubungan, kejar cepat. Kita enggak bisa nunggu-nunggu, agar bisa kompetisi dengan negara-negara lain," tegasnya.
Kemudian, lanjut dia, yang akan digenjot dan terus didorong pemerintah ke depannya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mendorong pelaku industri, BUMN, maupun pihak swasta lainnya untuk mengadakan berbagai pelatihan.
"Saya sudah bicara ke Kementerian Keuangan maupun menteri-menteri ekonomi, terkait untuk berikan super deduction tax untuk perusahaan-perusahaan, BUMN yang beri training melatih para karyawannya, pekerjanya untuk naikkan kapasitas mereka," tegasnya.
Dengan begitu, lanjut dia, agar semua itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal, pemerintah telah siapkan berbagai kemudahan berusaha dengan semakin merelaksasi berbagai peraturan.
Sebab, menurutnya, pemerintahan yang minim regulasi akan membuat negara tersebut semakin lincah untuk menghadapi perkembangan zaman.
"Semakin sedikit aturan, semakin sedikit regulasi, perusahaan itu akan semakin lincah, negara akan semakin mudah memutuskan setiap perubahan-perubahan di dunia ini jangan banyak aturan-aturan yang berat ini. Karena, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat," tuturnya.
Neraca Pembayaran Indonesia Kuartal II-2023 Defisit, BI Sebut Tidak Berdampak Buruk ke Rupiah
Bank Indonesia (BI) mencatat, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II-2023 mengalami defisit sebesar US$7,4 miliar.
