Relaksasi DNI Bikin Heboh, Pemerintah Akui Ada Miskomunikasi
- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA – Relaksasi Daftar Negatif Investasi atau DNI yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi XVI diakui menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat. Salah satunya, dari sisi pengusaha yang menyebut kebijakan itu terlalu buru-buru dan bahkan kebijakan itu diminta untuk ditunda.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro pun mengakui, ada miskomunikasi dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga kalangan pengusaha salah memahami.
"Yang saya tangkap ada miskomunikasi saja. Kebijakan DNI yang terakhir itu yang disampaikan Pak Menko (Darmin Nasution) ada yang kurang lengkap dan adanya misinterpretasi," ujar Bambang ditemui di Energy Building, SCBD, Jakarta, Kamis 22 November 2018.
Menurut Bambang, dengan dikeluarkannya beberapa bidang usaha dari pencadangan UMKM bukan berarti investasi asing bisa masuk. Sebab, dalam undang-undang, mengatur bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) minimal Rp10 miliar.
"Ada bidang usaha di bawah Rp10 miliar tidak hanya UMKM itu bukan berarti asing bisa masuk. Lalu, ada kategori usaha yang butuh modal besar misalnya Rp100 miliar lebih. Nanti, ada komunikasi lebih jelas lagi dari menko perekonomian dan menperin," katanya.
Terkait apakah pengusaha dilibatkan atau tidak dalam penyusunan aturan ini, Bambang tak menjawab secara jelas. Ia hanya mengakui bahwa memang ada salah komunikasi dan ada poin-poin yang belum dielaborasi.
Dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI, ia menegaskan tidak seluruhnya bisa dimasuki oleh investor asing. Karena, batasan minimal investasi asing adalah Rp10 miliar.
"Kan investasi asing enggak bisa masuk semua ke segala sektor. Enggak hanya UMKM juga kok. Minimal investasi asing Rp10 miliar atau lebih," katanya.
Soal UKT Tinggi, Bambang Brodjonegoro Sentil Kalangan Mampu Maunya Bayar Rendah
Eks Menristek BRIN, Bambang Brojonegoro mengatakan, persoalan uang kuliah tunggal (UKT) bisa diselesaikan jika ada kesadaran.
