Revisi DNI di Tahun Politik, Darmin: Transaksi Berjalan Defisit
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA – Menjelang pemilihan presiden, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merevisi bidang usaha yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun, kebijakan ini dinilai bukan untuk popularitas melainkan mengatasi permasalahan ekonomi yaitu defisit transaksi berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, tak mau mengaitkan persoalan ekonomi dan politik. Jika pemerintah disebut pro asing, menurut dia, itu hanya dari sudut pandang politik.
"Loh kan itu kalau bacanya politik. Kita itu kan di bidang ekonomi menghadapi persoalan dan fakta bahwa transaksi berjalan defisitnya walaupun tidak besar sekali, tapi cukup merepotkan kita. Kita ingin supaya defisit ini berkurang bertahap," ujar Darmin di kantornya, Senin 19 November 2018.
Akan tetapi, lanjut Darmin, defisit tersebut tidak mungkin berkurang drastis jika investasi baik dalam dan luar negeri tidak bergairah. Untuk itu, pemerintah ditegaskan terus mengupayakan adanya investasi untuk menggerakkan ekonomi dan mendorong ekspor.
"Harus investasi dulu baru keluar hasilnya," katanya.
Untuk meningkatkan investasi, Darmin mengatakan, pemerintah melalui Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga acuan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar global bahwa investasi di Indonesia akan memberikan keuntungan yang besar.
"Itu sekaligus memberikan confidence ke market bahwa hei Anda bawa dana ke Indonesia, untung loh, karena tingkat bunga tinggi. Itu akan pengaruh, bukan transaksi berjalan tapi transaksi finansial dan modal," ujarnya.
Revisi DNI, Airlangga Buka 1.700 Bidang Usaha Termasuk ke Asing
Airlangga memberikan syarat bagi 1.700 bidang usaha yang bisa dimasuki asing yaitu harus berinvestasi di atas Rp10 miliar.
