Kepala Bappenas Heran, Air Kelapa Tren di Dunia Tapi Tak Ada dari RI
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodojonegoro mengaku heran, produk olahan air kelapa yang saat ini sedang tren di dunia global tidak ada satu pun yang diproduksi dari Indonesia.
Dia menceritakan, saat dia berkunjung ke sejumlah negara, rata-rata restoran yang ada di sana, baik restoran asing maupun restoran asal Indonesia yang berjualan di luar negeri, menawarkan air kelapa atau coconut water olahan dalam menunya. Namun, rata-rata diproduksi oleh negara-negara lain, seperti Sri Lanka hingga Filipina.
"Kalau kita ke Singapura di lounge bandaranya, selain softdrink ada coconut water, pas saya pesan dan cek yang buat Filipina. Di Australia, ada restoran Indonesia, Es Teler 77, mau minum ada coconut water, saya pesan lagi, tapi pas saya cek mereknya, dari Sri Lanka," kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu 14 November 2018.
Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengembangkan lebih lanjut produk-produk olahan yang bersumber dari alam, sepertinya air kelapa olahan tersebut.
Padahal, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikatakannya sangat dianugrahi sumber daya alam yang melimpah, termasuk kelapa yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk diekspor dan menjadi nilai tambah.
"Artinya meski pengolahan kita sudah the most competitive diantara produk lain dalam negeri, tapi ruang berkembangnya masih besar untuk ekspor. Kalau bisa, air kelapa dunia akhirnya bisa membuat orang tidak tahu jenis minumannya, kayak softdrink, mau ada pepsi segala macam, yang dia taunya Coca-cola," ungkapnya.
"Indonesia harusnya punya branding kuat untuk air kelapa dan kelautan maupun perikananannya. Kalau bisa kita yang kuasai. Karena, kita punya kelebihan dengan wilayah kepulauan yang besar," ujar Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan.
Lemhannas Siap Berkontribusi Susun Perencanaan Program Pembangunan Nasional
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PPN/Bappenas.
