Marak Rentenir Online, OJK Siapkan Satgas Waspada Investasi

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nurhaida.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nurhaida mengakui, maraknya kasus rentenir online akhir-akhir ini di masyarakat, lantaran cepatnya industri keuangan digital berkembang di Indonesia.

Menurut dia, cepatnya perkembangan tersebut membuat beberapa aspek-aspek pengawasan yang belum dicakup dalam aturan-aturan yang sudah dibuat oleh OJK.

Untuk itu, Nurhaida pun mengatakan bahwa untuk melakukan penertiban terhadap kasus-kasus rentenir online itu, kerancuan akan penggunaan regulasi yang sudah ada, memang masih menjadi kendala untuk ditentukan dengan menggunakan aturan yang mana.

"Jadi, itu sebenarnya juga tantangan bagi regulator, untuk bisa memasukkan semua jenis kegiatan di sektor jasa keuangan itu, agar ada peraturannya," kata Nurhaida di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 13 November 2018.

"Sehingga, kalau ada hal-hal yang dilanggar, maka itu jelas sanksinya bagaimana dan enforcement-nya seperti apa," ujarnya menambahkan.

Saat ditanya apa tindakan OJK guna mengatasi modus-modus rentenir online yang marak tersebut, Nurhaida menyatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu, apakah perusahaan fintech tersebut sudah terdaftar atau memang sudah memiliki izin dari OJK.

"Kalau (perusahaan fintech) itu belum (terdaftar), tentu ada ranah lain yang harus dilihat. Karena, OJK itu melakukan pengawasan dan pengaturan, dan ada ketentuan bagi pihak yang mau terdaftar dan dapat izin di OJK," kata Nurhaida.

Untuk perusahaan fintech yang belum terdaftar, lanjut Nurhaida, maka hal itu akan menjadi tugas bagi Satgas Waspada Investasi, di mana OJK juga menjadi anggota koordinatornya untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan fintech tersebut.

Milenial dan Gen Z Wajib Tahu, Bijak Pakai Fintech

"Kita lihat, ada beberapa kan yang sebetulnya memang bukan dapat izin dari OJK, tetapi kemudian ada kerugian bagi masyarakat. Sehingga, ada Satgas Waspada Investasi yang akan menangani hal tersebut," ujarnya.

Diketahui, dalam struktur Satgas Waspada Investasi tersebut, OJK merupakan salah satu anggota sekaligus juga sebagai koordinator dari satgas itu.

Menguak Sejarah Pinjol di Indonesia, Ternyata Berawal Dari Ini

Sementara itu, anggota lain yang juga terlibat dalam satgas itu ada juga dari Kepolisian, dan instansi lain yang dianggap perlu untuk bisa menyelesaikan suatu hal yang sebetulnya memang bukan dalam ranah kewenangan OJK. (asp)

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman

OJK Ungkap Ada 14 Perusahaan Pinjol Belum Penuhi Ekuitas Minimum

OJK ungkap hingga saat ini sebanyak 14 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) belum memenuhi ekuitas minimum Rp 7,5 miliar.

img_title
VIVA.co.id
6 November 2024