Alasan Urban Jakarta Berani IPO di Tengah Fluktuasi Saham
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – PT Urban Jakarta Propertindo memberanikan diri melakukan initial public offering atau IPO di tengah fluktuasi pasar saham. Pengembang hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) ini sedang membutuhkan dana segar untuk mengakuisisi lahan untuk bisnis ke depan.
Direktur Pengembangan Usaha dan Sekretaris Perusahaan Urban Jakarta Propertindo, Tri Rachman Barata mengatakan, pihaknya sedang menggarap beberapa proyek hunian berbasis TOD di sekitar proyek Light Rail Transit (LRT).
Menurut dia, jika pembebasan lahan tidak dilakukan saat ini, menurutnya beban ke depan akan semakin besar karena harga tanah di Jabodetabek akan cepat naik.
"Kalau sampai tunggu LRT bagus dulu maka kami tidak mampu beli lahan," kata Tri Rachman di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin 12 November 2018.
Ia menegaskan, bahwa tahun politik pun tak membuat pihaknya mengurungkan aksi korporasi ini. Pertimbangan kondisi ekonomi saat ini hingga rupiah yang melemah, menurutnya sudah diperhitungkan baik oleh perseroan.
"Kami cukup yakin tahun ini adalah yang tepat untuk PT Urban Jakarta Propertindo IPO, pertimbangan itu sudah kita sepakati bersama," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan tiga proyek hunian TOD dan satu proyek TOD yang akan dibangun. Diantaranya adalah Gateway Park, Urban Signature dan Urban Sky yang sedang dibangun serta Urban Suites yang masih dalam tahap perencanaan.
Dengan selesainya, pembangunan LRT pada tahun depan, Ia yakin seluruh proyek yang dibangun akan memiliki nilai tinggi.
"Nanti customer kami baru akan melihat manfaat dari LRT itu tahun depan ketika itu sudah ada maka harga (hunian) akan naik di (dekat) stasiun itu," katanya.
Aksi korporasi Urban Jakarta Propertindo berupa IPO akan dilakukan pada 12 Desember nanti. Mereka menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas selaku penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Dana hasil IPO akan dialokasikan sebanyak 50 persen untuk akuisisi lahan di Jabodetabek, kemudian 30 persen belanja modal dan 20 persen untuk modal kerja.
