Pengangguran di Desa Bertambah, Pemerintah Klaim Belum Musim Panen
- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
VIVA – Angka pengangguran di Indonesia, per Agustus 2018, tercatat oleh Badan Pusat Statistik mengalami penurunan, dari yang sebesar 5,50 persen di Agustus 2017, menjadi 5,34 persen. Meski begitu, pengangguran di desa tercatat mengalami kenaikan, dari 3,72 persen menjadi 4,04 persen.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menilai, meningkatnya pengangguran di desa tersebut cenderung bersifat musiman, atau sementara. Lantaran, mayoritas sektor kerja di desa yang didominasi oleh sektor pertanian sangat bergantung pada musim panen.
"Yang paling menonjol di sektor pertanian ini, mereka banyak yang bergantung pada musim, baik tanam dan panen. Di Agustus ini cenderung berbeda, belum memasuki masa panen," kata dia di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Kamis 8 November 2018.
Keyakinan tersebut, didasarinya atas tren pengangguran yang secara keseluruhan dari 2015, memang mengalami penurunan, baik di desa maupun di perkotaan. Pada periode tersebut, pengangguran di perkotaan mencapai 7,31 persen, sedangkan di pedesaan 4,93 persen. Sementara itu, di 2018, untuk perkotaan 6,45 persen dan di pedesaan 4,04 persen.
"Karena itu, situasi naiknya pengangguran di desa, menurut saya tidak permanen. Misal, masa penen tiba dan harga produk meningkat, dia terserap lagi. Trennya secara keseluruhan soalnya menurun," tutur Hanif.
Hal itupun juga diamini oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, memang pada periode tersebut panen raya sudah tidak lagi berlangsung. Sebab, panen raya terjadi pada periode Februari hingga Maret, sedangkan posisi Agustus hingga akhir tahun masuk masa tanam.
"Angka Februari dengan Agustus cenderung, karena di Februari ada panen besar. Karena musim panen, ada tenaga kerja yang terserap. Ini yang buat angka penganggurannya rendah (di Februari)," tegasnya. (asp)
Lama Menganggur, Dua Warga Garut Terpaksa Jualan Obat Keras Terbatas
Diduga lama menjadi pengangguran, dua warga Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut Jawa Barat, nekat menjual obat keras terbatas (OKT) tanpa resep dokter.
