Kementerian PUPR Tiadakan Anggaran Normalisasi Ciliwung 2018-2019
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, tak anggarkan khusus normalisasi sungai Ciliwung tahun ini ataupun 2019. Hal ini, lantaran tidak ada kemajuan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di Ibu Kota itu.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi mengatakan, anggaran untuk normalisasi Ciliwung tahun 2017, sempat hangus, lantaran pembebasan lahan tak kunjung terealisasi.
Lalu, lanjut dia, untuk tahun 2018 dan 2019 sendiri, juga tidak ada anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat khusus normalisasi Ciliwung, karena lahan yang masih belum tersedia.
"Kita pernah anggarkan (normalisasi Ciliwung) di 2017 itu hangus, Kalau kita anggarkan sekarang (2018), ya hangus juga, 2019 itu juga belum ada," ujar Hari di kantornya, Kamis 1 November 2018.
Pembebasan lahan di bantaran sungai Ciliwung masih menjadi masalah untuk normalisasi. Apalagi, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, justru ingin mengubah konsep normalisasi Ciliwung menjadi naturalisasi Ciliwung.
"Sebetulnya, tanahnya begitu ada, kita stand by saja kita anggarkan di 2017. Kalau sudah mulai bebas, ya kita anggarkan. Tapi kalau kita anggarkan sekarang, ya hangus juga," ujarnya.
Menurut Hari, pihaknya sudah mengerjakan pembangunan normalisasi Ciliwung berupa tanggul sepanjang 16 kilometer dari total 33 km yang harus dikerjakan. Ia mengatakan, Pemerintah Pusat saat ini bersikap menunggu pembebasan lahan selesai sebelum melanjutkan pembangunan tersebut.
"Yang harus dibuat tanggulnya itu 33 km kiri kanan, sampai saat ini masih selesai 16 km, masih ada ruas 17 km yang belum kita bangun. Tapi sekarang enggak ada lahannya, lahan yang bebas. Sikap kita, ya kita menunggu," jelasnya.
PIS Gandeng KLHK, Perkuat Komitmen Bisnis Berkelanjutan
Pertamina melalui PT Pertamina International Shipping (PIS) kembali membuktikan komitmen dan kepeduliannya terhadap lingkungan guna mendorong bisnis berkelanjutan.
