Jokowi Tegaskan Genjot Produksi Sawit Tak Harus Perluas Lahan
- Bobby Andalan/VIVA.co.id
VIVA – Presiden Joko Widodo secara resmi telah membuka pertemuan International Palm Oil Conference (IPOC) ke-14 di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali. Pada pertemuan yang digelar 29-31 Oktober 2018 itu Jokowi menegaskan, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia.
Â
Namun, untuk mempertahankan posisi tersebut, dia menegaskan tidak harus dengan memperluas lahan. Tapi, bisa dilakukan dengan pengembangan teknologi.
"Saya ingin produktivitas ditingkatkan dulu. Jangan sampai kalah dari negara tetangga, kita sama-sama pintar," katanya, di Bali, Senin 29 Oktober 2018. Â
Â
Menurut Jokowi, sektor kelapa sawit sangat membanggakan Indonesia saat ini. Namun, masih banyak tantangan pengembangan sektor kelapa sawit ke depan seperti peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, serta implementasi program B20.
Â
"Produksi 42 juta ton minyak sawit itu sangat besar. Nilai devisa ekspornya mencapai lebih Rp300 triliun," kata Presiden di hadapan 600 peserta pembukaan IPOC.
Â
Jokowi juga menekankan lima hal yang harus dilaksanakan, agar pengembangan sektor kelapa sawit bisa berkontribusi kepada SDGs atau pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Â
Pertama, tata kelola perkebunan kelapa sawit harus semakin ramah lingkungan. Karena itu, perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Aspek kedua adalah percepatan peremajaan perkebunan sawit rakyat.Â
"Saya minta agar prosedur pencairan dana hibah peremajaan sawit dipangkas. Cukup buat satu prosedur saja. Karena jika peremajaan sawit ini berjalan, kesejahteraan petani akan meningkat," kata dia.
Â
Ketiga, pasar ekspor harus dikembangkan. Perlu mencari pasar-pasar baru di luar pasar yang sudah ada saat ini.Â
"Ada Iran, Afrika dan negara-negara Asia Selatan. Tiongkok sudah menambah 500 ribu ton. Tapi masak ya, Presiden disuruh jualan terus," ujarnya.
Â
Keempat dan kelima, kata Presiden adalah hilirisasi industri sawit dan implementasi program mandatori biodiesel B20. "Implementasi B20 berjalan, tapi tidak secepat yang saya inginkan," tutur Jokowi.
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Airlangga: Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu.
