Keluar Uni Eropa, Inggris Klaim Tetap Jadi Pusat Keuangan Global
- REUTERS/Francois Lenoir
VIVA – Menteri Muda Inggris untuk Bidang Ekonomi, John Glen menyatakan Inggris tetap terbuka untuk bisnis usai referendum British Exit (Brexit) atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 2016 lalu.
Hal itu akan dikampanyekan John dalam kunjungannya ke beberapa negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia dan Jepang.
"Apa pun yang kami hadapi terkait perubahan dalam hubungan kami dengan UE (Uni Eropa), kami terus menjadi pusat global, pusat keuangan global, yang tidak akan berubah," ujar John di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 24 September 2018.
Usai pertemuannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pagi ini, John mengatakan pihaknya menjajaki kemungkinan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. London, kata dia adalah pemimpin global dalam obligasi hijau atau green bond.
"Kami di London adalah pemimpin global dalam hal obligasi hijau dan kami telah menerbitkan banyak dalam beberapa tahun terakhir. Yang penting adalah kami memahami, dan semua orang mengerti, bahwa London terbuka untuk bisnis," ujarnya.
Ia menegaskan, jadwal kunjungannya ke Indonesia, Malaysia dan Jepang mencerminkan bahwa negara-negara di Asia penting bagi Inggris usai referendum Brexit.
"Asia sangat penting bagi Inggris. Kami ingin mempertahankan hubungan yang kuat dan mendalam dengan tetangga dekat kami di Uni Eropa tetapi kami juga melihat peluang besar karena Asia tumbuh dan berkembang," ujarnya.
John melanjutkan, pihaknya melihat pertumbuhan kelas menengah di negara-negara di Asia dan peluang besar di bidang keuangan dan perbankan adalah salah satu yang menjadi tanggung jawabnya.
"Jadi ya, itulah mengapa saya di sini dan saya menantikan visiting Malaysia dan Jepang tetapi saya mulai di sini di Indonesia dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa," ujarnya.
Israel Mungkin Sewa Pengganti UNRWA untuk Kirim Bantuan ke Gaza, Menurut Media
Israel membahas kemungkinan menyewa perusahaan swasta, termasuk dari Inggris, untuk mengirim bantuan ke Jalur Gaza di tengah kemungkinan larangan aktivitas UNRWA.
