Prabowo Sebut Sistem Ekonomi Saat Ini Bikin Kekayaan RI Keluar

VIVA – Calon presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berdasarkan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Kondisi saat ini dinilai sudah menyimpang. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara dialog bersama 300 jenderal dan para intelektual dengan tema 'Ekonomi Kerakyatan sebagai Solusi Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global' di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu 22 September 2018.

"Jadi premis saya ternyata kalau melihat semua data, sistem ekonomi kita sekarang menyimpang dari UUD 1945 khususnya pasal 33," kata ketua umum Gerindra itu. 

Prabowo menjelaskan, para pejuang kemerdekaan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dengan cita-cita Indonesia yang merdeka, sejahtera, dan hidup yang berdaulat dengan tidak menjadi antek-antek asing.

Prabowo mengatakan, sejak kecil dan sampai ia dididik di TNI, nilai-nilai yang selalu ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Nah, kalau kita diajarkan dari kecil, kalau kita sudah meninggalkan kaidah fundamental negara ini, bagaimana kita bisa berharap negara ini aman dan sejahtera, tidak mungkin," ujarnya.

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi sekarang ini malah membuat kekayaan nasional Indonesia banyak yang mengalir keluar.

"Jadi sistem sekarang membuat tidak ada kekayaan nasional yang tinggal di Republik Indonesia, tidak ada, keuntungan bangsa, nilai tambah bangsa, akibat sistem ini, mengalir keluar," ucapnya.

Prabowo mengatakan, pemerintah saat ini pun mengakui hal itu. Bahkan, terkait kekayaan nasional mengalir keluar sudah disampaikan oleh sang proklamator.

"Apa yang Bung Karno sampaikan terjadi sekarang, Bung Karno menggugat Belanda, Bung Karno minta kemerdekaan karena mengatakan, kekayaan nusantara ini diambil keluar. Kemudian 73 tahun setelah kita merdeka, ternyata apa yang digugat Bung Karno masih terjadi, kekayaan kita keluar," ucapnya.

Soal Wacana Retreat untuk Kepala Daerah Terpilih, Istana: Biar Kompak dan Paham Arahan Presiden

Rencana retreat itu akan digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.

VIVA.co.id

13 Januari 2025