Bangun Infrastruktur, Pemerintah Dorong Swasta Ngutang ke AIIB
- REUTERS/CHINA DAILY
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tidak seluruh pinjaman yang ditawarkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) akan diambil oleh pemerintah. Sebagian utang itu juga akan didorong untuk diserap oleh pihak swasta.
"Enggak (diambil semua). Ada yang pemerintah, tapi kami justru sesuai dengan komitmen mereka ke saya waktu ketemu, kami justru dorong untuk mereka membiayai swasta," kata Bambang di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat 31 Agustus 2018.
Ia melanjutkan, dana pinjaman tersebut bisa diambil oleh swasta baik yang berbasis dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya yang bergerak di bidang infrastruktur untuk pembangunan di Indonesia.
"Dan seperti yang saya sampaikan ke mereka kalau bisa itu sesuai prioritas kita. Prioritas kita tentunya melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha)," ujar Mantan Menteri Keuangan itu .
Khususnya, Bambang melanjutkan, pinjaman itu akan membiayai sektor yang menjadi kebutuhan nasional misalnya terkait infrastruktur energi terbarukan maupun transportasi masal.
"(Pemerintah) akan ambil juga, cuma bukan 100 persen tapi akan kami dorong juga lebih banyak ke swasta karena selama ini belum ada (pinjaman AIIB) yang ke swasta sama sekali dan mereka sudah siap sebenernya," katanya.
Bambang melanjutkan, sebetulnya sudah ada beberapa konsep proyek yang disiapkan dengan badan usaha. Namun hingga saat ini belum direalisasikan.
"Kita akan siapkan, kita sudah ada bayangan tapi kita akan siapkan dan kita akan konsultasikan dengan mereka agar sesuai dengan apa yang kita usulkan," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pihak AIIB kemarin, Indonesia ditawarkan pinjaman sebesar US$1 miliar. Dana itu siap untuk membantu sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.
Utang Luar Negeri RI Tumbuh Melambat Jadi Rp5.926 Triliun
Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar US$415,7 miliar setara dengan Rp5926,63 triliun.
