KEIN Disebut Sepakat Pembatasan Impor
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan pertemuan dengan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN). Diskusi mengenai pembatasan impor yang akan dilakukan untuk menekan defisit transaksi berjalan pun dilakukan, setelah kemarin hal ini juga telah dibahas dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, KEIN juga mendukung pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian kebijakan impor.
"Pada umumnya KEIN setuju, merasa bahwa langkah itu memang seharusnya dikerjakan pemerintah. Dalam situasi semacam ini, mendorong ekspor dan mengelola impor menjadi yang paling masuk akal," kata Erani, usai pertemuan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.
Menurut Erani, pemerintah saat ini pun sudah mengendalikan impor. Contohnya, penggunaan campuran biodiesel 20 persen dalam solar atau B20. Dengan kebijakan itu, impor minyak bisa ditekan, karena menggunakan sawit dan produk sawit dalam negeri.
"Untuk beberapa impor yang kira-kira ada substitusinya di dalam negeri sehingga ada pilihan. Di ekspor saya kira yang sudah kita dengar lama itu dipertajam," katanya.
Hal lain yang menjadi pembahasan secara umum, lanjut Erani adalah terkait infrastruktur, fiskal, dan moneter. Harus ada upaya terus-menerus dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Selain itu, pembahasan lainnya terkait masalah rupiah dan neraca perdagangan yang masih minus. Meski diakuinya, KEIN melihat sudah ada langkah-langkah konkret memperbaiki hal tersebut.
"Selama ini sudah dilakukan pemerintah, tapi mereka mengingatkan kembali apa yang dilakukan pemerintah diperkuat. Ada koordinasi fiskal, moneter, dan sektor riil yang makin terintegrasi," katanya.
BI: Surplus Neraca Perdagangan Topang Ketahanan Eksternal Perekonomian
Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$3,26 miliar pada September 2024 dapat menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.
