Bappenas: Lambatnya Investasi karena Pemda Cuek dan Malas Inovasi
- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, meskipun pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan investasi, namun respons pemerintah daerah terhadap hal tersebut dinilai masih sangat minim.
Bambang mengaku, hingga kini masih banyak Pemda yang terkesan enggan melakukan promosi investasi di daerahnya, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tidak merata dan cenderung stagnan atau bahkan minus.
Sejumlah Pemda, diakui Bambang, masih enggan melakukan inovasi kebijakan investasi, seperti misalnya menerapkan tax allowance atau tax holiday, research and development, serta pendidikan vokasi.
"Banyak kebijakan kepala daerah yang belum punya kebijakan sistematis untuk mendorong investasi di daerahnya. Rata-rata kebijakan mereka masih sporadis. Tahunya hanya tiba-tiba kedatangan investasi besar yang asalnya karena kebijakan (pemerintah) pusat," kata Bambang di sebuah hotel kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 23 Agustus 2018.
Bambang meyakini bahwa apabila setiap Pemda mau melakukan inovasi kebijakan guna mendorong investasi, maka hal itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Selain itu, dampak positif lain dari masuknya investasi di daerah mereka, adalah munculnya multiplier effect yang juga bisa menguntungkan masyarakat baik secara ekonomi dan bagi perkembangan daerah itu sendiri.
"Ada 5,17 persen atau sekitar tujuh juta angkatan kerja kita yang belum kerja. Ini jumlah yang tidak sedikit. Nah, mereka-mereka ini bisa kita bantu dengan mendorong investasi masuk," ujarnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, realisasi investasi pada kuartal II-2018 mengalami perlambatan sekitar 4,9 persen, dibandingkan dengan kuartal I-2018.
Pada periode itu, realisasi investasi nyatanya hanya sebesar Rp176,3 triliun, atau lebih rendah dibandingkan kuartal I-2018 yang totalnya bisa mencapai angka Rp185,3 triliun.
Indonesia, Germany Collaborate on Social Security Inclusive
The Ministry of National Development Planning (PPN)/Bappenas and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) held the Pre-Final Dissemination Forum
