Ketua MPR Soroti Masalah Ekonomi 'Titipan Emak-emak'
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada sidang tahunan MPR RI, turut menyoroti tantangan perekonomian yang mesti dihadapi pemerintah ke depannya, khususnya setelah perayaan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018.
Menurut dia, kemerdekaan tidak hanya sekadar peringatan seremonial akan tetapi kemerdekaan tersebut adalah gerbang untuk memakmurkan semua rakyat Indonesia. Karena itu, dikatakannya pemerintah harus memastikan rakyatnya tidak boleh lagi terbelenggu oleh kemiskinan.
Tantangan utama yang sangat membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah, menurutnya adalah masalah kesenjangan ekonomi. Meskipun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dikatakannya kesenjangan mengalami penurunan dari 0,41 ke 0,39. Namun penurunan tersebut bukan karena pokok berkurangnya kemiskinan.
"Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," tutur Zulkifli di ruang sidang, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.
Karena itu, dia menegaskan, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.
"Pak Presiden, ini titipan emak-emak, ini titipan masyarakat Indonesia agar harga-harga terjaga," ungkapnya.
Selain masalah kesenjangan, Zulkifli juga mengatakan stabilitas dan defisit transaksi berjalan menjadi tantangan yang muncul saat ini. Karenanya, Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.
"Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil," paparnya.
Adapun tantangan terakhir, kata dia, adalah masalah pengelolaan utang. Negara menurutnya harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini, hal ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi, dikarenakan utang pemerintah katanya mencapai sekitar Rp 4.200 Triliun, sedangkam cicilan pembayarannya yang mencapai Rp400 triliun sudah setara dengan 7 kali dana desa dan 6 kali dana kesehatan.
"Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, diantaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," kata dia.
Ketua Fraksi Golkar MPR: Amandemen Konstitusi Belum Mendesak
Isu amandemen kontitusi UUD 1945 mencuat lagi. Rencananya jika benar amandemen maka menyertakan PPHN.
