Bangun Smelter Butuh Rp36 Triliun, Freeport Bakal Cari Partner
- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA – PT Freeport Indonesia mengakui butuh anggaran yang tidak sedikit untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Indonesia. Setidaknya, untuk membangun smelter dibutuhkan dana US$2,5 miliar atau setara dengan Rp36 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS).
Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, pembangunan smelter ini memang menjadi salah satu dari empat poin yang dinegosiasikan dengan Pemerintah Indonesia.
"Itu bagian kesepakatan dengan pemerintah jadi kalau nanti semua sepakat, smelter pasti nanti kita bangun," kata Riza saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.
Ia mengaku pihaknya telah membangun smelter pertama di Gresik dengan kapasitas mampu menampung 40 persen konsentrat produk tambang di Grasberg Papua. Adapun smelter kedua yang akan disepakati dengan Pemerintah ini menurutnya akan bisa mengolah 60 Persen sisanya atau seluruh konsentrat produk tambang Freeport di dalam negeri.
"Smelter yang pertama kan 40 persen dari semua konsentrat kita, kedua 60 persen sisanya. (Investasinya) berkisar 2,5 miliar dolar AS di Gresik, ini smelter keduanya lah istilahnya," katanya.
Menurutnya, target penyelesaian pembangunan tetap lima tahun seperti yang disepakati dengan pemerintah tahun lalu atau selesai pada 2022. Ia juga berharap bisa berpartner dengan perusahaan tambang lain, PT Amman Mineral Nusa Tenggara ataupun dengan PT Inalum.
"Dengan masuknya Inalum kita punya partner," katanya.
Lokasi Smelter Masih Dikaji
Ia melanjutkan, lokasi pembangunan smelter sebetulnya masih dikaji apakah bisa di Sumbawa bersama Amman atau di Gresik sesuai rencana sebelumnya. Namun, Riza juga memastikan bahwa lahan di Gresik telah siap.
"Pertama Gresik, kedua masih ada beberapa opsi kita lihat, Gresik adalah salah satu opsi. Dengan Amman Mineral Sumbawa, itu satu opsi yang masih kita pelajari juga," katanya.
Pembangunan smelter itu diakuinya menjadi salah satu kesepakatan dengan Pemerintah dalam Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani bersama pemerintah pada tahun 1991 silam.
"Kan komitmen dalam KK kita bikin smelter, 40 persen sudah di sana. 40 persen dari 1 juta ton sudah di sana. Ini supaya 100 persen di dalam negeri (bangun smelter kedua)," katanya. (ase)
