Lagi Pertamina Resmikan Penyalur BBM Satu Harga di Kawasan 3T
- Dok. Pertamina
VIVA – PT Pertamina terus jalankan Program BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini, tiga lembaga Penyalur BBM Satu Harga diresmikan di tiga lokasi berbeda yakni di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Asmat, Papua dan Nias.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina menjalankan tugas Pemerintah dalam memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di pelosok negeri.
“Tahun 2017, Pertamina sudah mengoperasikan 54 lembaga penyalur BBM Satu Harga dan 2018 ditargetkan 67 lembaga penyalur. Hingga Pertengahan 2018, Pertamina sudah mengoperasikan sembilan titik BBM Satu Harga,” ujar Adiatma.
Pertamina, lanjut Adiatma menargetkan akan meresmikan 18 lembaga penyalur BBM Satu Harga pada Agustus serta 40 lembaga penyalur pada September, sehingga total 67 lembaga penyalur akan tuntas sebelum akhir tahun.
Peresmian ketiga lembaga penyalur BBM Satu Harga tersebut dilaksanakan secara serentak di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Maluku Utara.
Hadir dalam peresmian ini Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa, Direktur BBM Kementerian ESDM Patuan Alfon, Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy, Bupati Hendrata Theis, Perwakilan Project Coordinator BBM Satu Harga Pertamina Gunawan Wibisono dan Marketing Branch Manager Pertamina MOR VIII Dody Brilianto.
Jenis Kompak
Sama seperti titik lembaga penyalur lainnya dalam Program BBM satu harga ini, tiga SPBU tersebut berjenis kompak dan terletak di daerah yang sulit diakses.
Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM dengan menempuh medan perjalanan yang sangat ekstrim melalui perjalanan yang sulit ditempuh dengan truk tangki bahkan dengan berbagai kombinasi moda laut dan udara.
Sementara itu, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan pembangunan SPBU di wilayah 3T ini bukan hal yang mudah, mengingat kondisi geografis yang sulit dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan.
"Perlu ada monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran," kata Fanshurullah. (ren)
