Menko Darmin Ungkap AS Tak Senang Ada Gerbang Pembayaran Nasional RI
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia tidak akan melakukan perubahan terhadap sistem Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN.
Meski hal itu menjadi salah satu faktor, mengapa Amerika Serikat, mempertimbangkan untuk mencabut fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP untuk produk Ekspor RI.
Darmin menjelaskan, hal itu karena GPN menjadi landasan utama dan pertama bagi Indonesia untuk menciptakan sistem transaksi keuangan melalui kartu debit yang mampu diproses di dalam negeri. Tidak lagi harus diproses di luar negeri sebagaimana melalui Visa maupun Master Card.
"Di dalam rapat yang telah kami lakukan enggak ada (perubahan aturan). enggak tahu nanti di sana (AS). Waktu saya di BI, keberatan kenapa harus keluar (data transaksinya). Kalau transaski di sini, di sini aja di proses. Nah, dia (AS) enggak mau itu. Sampai kemudian, macam-macam lah," ujarnya, saat ditemui di Gedung Pudiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa 24 Juli 2018.
Dia mengungkapkan, pada dasarnya, selama ini, masyarakat Indonesia bertransaksi melalui kartu debit sebelum adanya GPN, harus membayar uang proses transaksi ke luar negeri mencapai US$2 miliar dalam satu tahun.
"Jadi, persolan kita dari dulu dengan Master dengan Visa sebenarnya adalah kalau Anda gesek Visa di sini atau Master, dia akan terus keluar diproses di sana. Dan, Anda bayar tanpa Anda tahu. Gimana ceritanya Anda enggak tahu, karena yang bayar itu banknya, dan banknya menutupkan biayanya ke Anda," ungkap Darmin.
Karena itu, kata dia, dengan adanya GPN tersebut BI telah mengatur agar perusahaan switching asing yang masuk ke Indonesia hanya bisa menaruh sahamnya sebesar 20 persen. Sehingga, harus melakukan kerja sama dengan investor domestik.
"Memang aturan BI begitu. Kalau asing masuk, boleh, tapi hanya 20 persen. Punya saham berarti harus join dengan investor yang lain. Nah, itu dia (AS) marah itu," paparnya.
Sri Mulyani Sebut Geopolitik dan Perang Dagang Bisa Jadi 'Mimpi Buruk' Pariwisata RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meyakini kelebihan-kelebihan yang dimiliki pariwisata Indonesia mampu menopangnya.
