Pemerintah Tegaskan Pemerataan Jadi Tujuan Utama Pembangunan

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerataan ekonomi tidak boleh lagi dilihat sebagai efek samping pembangunan. Tapi pemerataan harus menjadi mainstream atau tujuan utama dari strategi pembangunan. 

Dia berpendapat, jangan sampai pembangunan berorientasi pada pertumbuhan dulu, setelah itu baru dicari jalan atau strategi agar pertumbuhannya lebih merata, lebih inklusif. Sehingga, seolah-olah pemerataan baru datang belakangan. 

Menurut Bambang, sudah seharusnya mindset pembangunan berubah. Jika pemerataan ingin dijamin lebih baik, sejak awal perlu direncanakan strategi bahwa pemerataan sudah harus menjadi target pembangunan. 

“Karena itu, agar kita tidak terlalu banyak membuang-buang energi mengatasi kesenjangan wilayah akibat pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan. Tidak lagi, hanya sekadar efek samping pembangunan," ujar Bambang dikutip dari keterangan resminya, Senin 16 Juli 2018.   

Sebelumnya, dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018, Bambang menjabarkan, pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata antar wilayah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. 

Apalagi, pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yang berkontribusi sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, pembangunan sosial dan ekonomi di luar pulau Jawa, khususnya bagian timur Indonesia  mengalami ketertinggalan (seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia/IPM) meskipun daerah tersebut kaya sumber daya alam. 

Dari berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, menurut Bambang terdapat beberapa kemajuan, di antaranya rasio ketimpangan Indonesia yang terus mengalami perbaikan. Rasio ketimpangan atau yang dikenal dengan rasio gini Indonesia terus mengalami perbaikan sejak 2014. 

Pada 2017, rasio gini Indonesia tercatat 0,391 dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya sampai 0,380 pada tahun 2018. Ditambah lagi, dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 10,12 persen pada 2017 dari 10,96 persen pada 2014. 

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 70.81 persen pada tahun 2017 dari 70,18 di tahun sebelumnya.    

Untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi antar wilayah dan intra wilayah, Bambang menilai strategi yang dikedepankan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu. Antara lain, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dan pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial.

Kemudian, ada pula pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal. Strategi ini menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.   

Dengan strategi tersebut, Bambang meyakini, permasalahan ketimpangan antar wilayah seperti konektivitas dan aksesibilitas yang tidak merata dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata, bisa teratasi.

Halaman Selanjutnya

Pada 2017, rasio gini Indonesia tercatat 0,391 dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya sampai 0,380 pada tahun 2018. Ditambah lagi, dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 10,12 persen pada 2017 dari 10,96 persen pada 2014.