RAPBN 2019 Sepakat Dibahas DPR, Ini Asumsi Makronya
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2019, yang kini tengah digodok pemerintah akan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan.
Hal ini disampaikannya usai panja Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menyetujui RAPBN 2019, untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya di Gedung DPR, Rabu 11 Juli 2018.
Sebagai informasi, hari ini Banggar DPR RI telah menyampaikan hasil rapat panja tentang asumsi makro dan postur APBN 2019 tentang belanja pemerintah pusat, strategi pembiayaan dan defisit, serta strategi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa yang masih dalam bentuk rentang atau range.
Adapun asumsi yang disepakit tersebut yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen - 5,6 persen.
- Inflasi : 2,5 persen - 4,5 persen.
- Tingkat bunga SPN 3 Bulan: 4,6 persen - 5,2 persen.
- Nilai tukar rupiah Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.
- Harga minyak mentah US$60-US$ 70 per barel.
- Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari.
- Lifting gas 1,21 juta-1,30 juta barel setara minyak.
"Dari laporan panja tadi, yang sudah disepakati oleh Banggar terdiri dari empat hal, kami akan melihat range, mulai dari asumsi makronya, pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak dan gas, itu akan dijadikan patokan untuk menyusun APBN yang angkanya tidak dalam range, tapi satu angka pasti," ungkap Sri Mulyani.
Dia mengungkapkan, meski RAPBN tersebut sudah disetujui Banggar, namun pemerintah akan terus melakukan evaluasi dalam membuat rancangan nota keuangan negara 2019, final secara lebih hati-hati. Sebab, situasi ekonomi domestik maupun global saat ini dikatakanya masih terus bergerak dinamis.
"Karena situasi sekarang ekonomi sedang cukup dinamis, sementara kami sedang mendesain sesuatu yang baru terjadi nanti enam bulan ke depan, tentu kami harus terus-menerus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan. Bahwa yang sudah dicapai hari ini sangat membantu kami untuk bisa menyampaikan rancangan 2019," ujarnya.
Adapun beberapa catatan yang disampaikan oleh anggota Banggar, dan akan menjadi bahan pembahasan pemerintah, kata dia, yakni masalah anggaran pendidikan dan perencanaan penggunaan anggaran pendidikan, termasuk penggunaan kurikulum, masalah infrastruktur, transfer ke daerah termasuk dana desa.
"Itu akan kami masukkan ke dalam desain dan nota keuangan. Kemudian, mengenai range defisit yang disampaikan antara 1,6-1,9 yang ada implikasinya terhadap primary balance dan jumlah surat utang atau pembiayaan yang akan kami lakukan, itu juga dimasukkan di dalam rancangan 2019," jelasnya. (asp)
