Kadin Akui Banyak yang Skeptis Perizinan OSS Bisa Berhasil
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintah secara resmi telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi melalui sistem elektronik atau yang dikenal One Single Submission (OSS). Sistem ini diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta W. Kamdani mengungkapkan banyak yang skeptis terhadap pelaksanaan sistem OSS tersebut, khususnya pelaku usaha.
"Di sini saya mau katakan kita akan mencoba, kita akan melihat implementasinya. Kita akan mendukung memberikan fasilitasi dunia usaha. Karena sekarang banyak yang skeptis bisa enggak sih OSS ini berjalan," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.
Dia mengungkapkan pandangan itu didasari oleh pelaku usaha karena uji coba pemerintah terhadap sistem OSS yang terburu-buru, seperti langsung memberhentikan proses perizinan di BKPM tanpa ada terlebih dahulu proses transisi.
"Harapan kami ada semacam transisi. Tapi ternyata tidak ada transisi, harus diberhentikan BKPM, langsung masuk ke sistem baru ini. Ya sudah kami terima keputusan pemerintah, mereka juga enggak sabar. Pemerintah selalu katakan kalau enggak dimulai, enggak pernah siap kalau enggak dipaksakan. Cuman di sini yang berdampak kan ke pengusaha," ungkapnya.
Di samping itu, kata dia, pelaku usaha juga masih berkaca terhadap sistem perizinanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP yang dianggap selama ini masih banyak masalahnya. Sehingga, peralihan yang terburu-buru tersebut tentunya tidak baik bagi keyakinan pelaku usaha.
"Tapi pada kenyataannya perlu persiapan matang untuk mengimplementasikan sesuatu agar berjalan. Saat ini ya kita cuman bisa uji trial and error. Begitu dia salah, kita akan sampaikan masalah besarnya di mana," kata dia.
Karena itu, lanjutnya, agar pelaksanaan sistem OSS ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan harapan, maka Kadin maupun Apindo akan mengirimkan timnya untuk mempelajari secara langsung sistem tersebut. Serta akan membantu mensosialisasikannya kepada seluruh pelaku usaha di daerah.
"Makanya kita siap untuk melatih, dari Kadin dan Apindo, akan kirimkan orang untuk dilatih di sini (Kantor Kemenko Perekonomian). Supaya mereka benar-benar tahu. Jadi enggak cukup cuman tenaga dari sini. Kita perlu sebarkan ini ke daerah," jelas dia.
Selain Perizinan, Jokowi Perintahkan Jajaran Selesaikan Urusan Hak Cipta di Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebut selain perizinan, ada beberapa tugas pemerintah yang belum terselesaikan yaitu urusan hak cipta. Kepala Negara.
