Rapat Bareng DPR, Pemerintah Tetap Prioritaskan Pinggiran pada 2019
- www.flickr.com
VIVA – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat dengan Pemerintah terkait panja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran tahun 2019 dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2019.
Ketua Rapat Banggar DPR, Azis Syamsuddin memimpin dan membuka rapat pada pukul 14.11 WIB. Selanjutnya, anggota Banggar mendengarkan paparan terkait prioritas pemerintah di tahun 2019 mendatang.
Adapun pihak pemerintah diwakili oleh perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Paparan disampaikan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pungky Sumadi yang mewakili Kepala Bappenas.
Prioritas pertama yang disampaikan adalah pemerataan pembangunan dan pertumbuhan berkualitas. Dalam tiga tahun pemerintahan saat ini, jelas Pungky, pertumbuhan ekonomi cukup bisa dirangsang dengan sarana dan prasarana yakni pembangunan infrastruktur.
"Infrastruktur mulai dirasakan sekarang, ada jalan tol, ada juga kereta api, walaupun memang belum sepenuhnya selesai, kami lihat itu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas," kata Pungky di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin 2 Juli 2018.
Ke depan, Ia melanjutkan, Pemerintah tetap fokus kepada wilayah yang terpinggirkan. Artinya, pembangunan tidak hanya dilakukan di pulau Jawa melainkan didorong lebih luas di luar pulau Jawa.
"Aspek pemerataan itu sebetulnya lebih kepada program-program untuk mengurangi kemiskinan," katanya.
Target Pemerintah Dikritik
Meski begitu, Anggota Banggar, Siti Masrifah memberikan kritik bahwa kesehatan harus dijadikan prioritas juga oleh Pemerintah dan seharusnya sejalan dengan pertumbuhan berkualitas yang ditargetkan.
"Kesehatan ada prioritas ke berapa? ini tidak memperlihatkan secara utuh di mana posisi kesehatan. Agar ada pertumbuhan kualitas, harusnya ada kesehatan di sini," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat akan bisa merasakan pembangunan jika betul-betul sesuai dengan kebutuhan hidup mereka.
"Kalau orang Jawa bilang 3 W, wareg (kenyang), waras (sehat) dan wasis (cerdas)," katanya.
Dia melanjutkan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan ekonomi masyarakat bawah itu sendiri yaitu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
"Bukan hanya kenyang saja tapi harus waras, waras itu sehat. Dalam kerangka itu apakah tidak diperhatikan, pelayanan kesehatan yang harus jadi grand design," ujarnya.
Yang ketiga, sambung dia, prioritas pembangunan adalah masyarakat harus cerdas atau wasis. "Saya harap dieksplor lebih jauh saja. Karena tiga hal ini saya kira yang perlu mendapatkan penekanan karena saya tahu tahun 2018-2019 ini adalah tahun politik," tuturnya.
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
