Simpang Susun Cikupa Bakal Dongkrak Ekonomi Kabupaten Tangerang
- ANTARA/Septianda Perdana
VIVA – Pemerintah Kabupaten Tangerang bersinergi dengan swasta membangun Simpang Susun Cikupa untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan Simpang Susun tersebut ditargetkan akan rampung tahun 2020.
Penjabat Bupati Kota Kabupaten Tangerang Komaruddin dikutip dari keterangan resminya mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh peran swasta dalam pembangunan simpang susun ini. Sehingga konektivitas di daerah tersebut bisa lebih baik.
"Alhamdulillah hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Simpang Susun Cikupa. Pembangunan ini jelas manfaatnya untuk masa depan Tangerang sebagai wilayah yang semakin bangkit baik secara ekonomi maupun sosial,” ungkapnya dalam acara Groundbreaking Simpang Susun Cikupa pada Kamis 28 Juni 2018.
Komaruddin menjelaskan, pembangunan infrastruktur wilayah Tangerang sejalan dengan salah satu visi Pemerintah Pusat untuk terus mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah dengan tujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di berbagai daerah terutama Tangerang.
Pembangunan Simpang Susun Cikupa ini juga sejalan dengan salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diarahkan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Dari sisi konektivitas pada 2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan mencapai 1.120 km, pembangunan jembatan mencapai 10.029 meter, pembangunan flyover, underpass, terowongan mencapai 1.467 meter, serta pembangunan jalan tol mencapai 670 km.
“Pengembangan Simpang Susun Cikupa ini dapat menghadirkan titik-titik ekonomi baru. Sehingga harapannya, dari pengembangan wilayah ini paling tidak dapat menciptakan aksesibiltas dan konektivitas antar Jakarta, Tangerang dan Merak,” kata Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto.
Simpang Susun Cikupa yang ditargetkan rampung pada tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan integrasi yang lebih baik, serta semakin menguatkan posisi Kabupaten Tangerang dalam jaringan jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak. di mana kemudahan akses dan pergerakan ekonomi, barang dan jasa akan semakin efisien.
Infrastruktur ini juga akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi kawasan Tangerang New City – Suvarna Sutera dan komunitas masyarakat sekitar di Kabupaten Tangerang. Simpang Susun Cikupa ini diyakini akan bermanfaat bagi masyarakat dan kegiatan bisnis dengan menciptakan sebuah kawasan yang lebih terintegrasi, dan untuk jangka panjang akan semakin meningkatkan posisi Kabupaten Tangerang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini diperkuat dengan lokasi strategis karena dikelilingi oleh berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang nantinya akan mendukung visi Kabupaten Tangerang sebagai poros kekuatan ekonomi baru. Beberapa proyek infrastruktur tersebut adalah jalan tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) dan proyek MRT.
Sebagai informasi, nilai investasi pembangunan Simpang Susun Cikupa diperkirakan mencapai Rp500 miliar yang akan dikembangkan bersama-sama oleh PT Alam Sutera Realty Tbk. dan CFLD International.
PT Alam Sutera Realty Tbk telah dikenal sebagai perusahaan pengembang properti terintegrasi yang mengutamakan inovasi untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Melalui pembangunan serta pengelolaan perumahan, kawasan komersial, serta pengelolaan pusat perbelanjaan dan area rekreasi atau pengembangan kawasan terpadu.
Sedangkan mitranya, CFLD International adalah grup perusahaan pengembang global, master planner, dan operator konsep Kota Industri Baru berskala besar.
Perusahaan ini telah ikut berpartisipasi mendirikan kota-kota industri yang mampu mengangkat kehidupan masyarakat dan menjadi katalisator pengembangan ekonomi. Saat ini, proyek-proyek CFLD International telah tersebar di 80 daerah di seluruh dunia
Hutama Karya Mohon Uang Muka Proyek Dikembalikan Jadi 20 Persen
Uang muka proyek sebelumnya ditetapkan Pemerintah maksimal 15 persen.
