Genjot Pembiayaan Infrastruktur, BUMN Fund Resmi Dibentuk
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginisiasi pembentukan BUMN Fund melalui perusahaan patungan yang akan memiliki fungsi menjembatani antara kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan para investor potensial baik dari BUMN maupun perusahaan swasta.
Perusahaan pembiayaan ini diwujudkan dengan pembentukan perusahaan patungan BUMN yang bernama PT Bandha Investasi Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan BUMN Fund yang berfungsi mendukung program pembangunan infrastruktur. Sebab menurut dia, pembangunan infrastruktur harus terus digenjot.
“Melalui skema BUMN fund ini, kami meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat,” ujar Rini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.
Skema ini, lanjut Rini, diharapkan akan menjadi solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisir, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portofolio.
Perusahaan patungan, PT Bandha Investasi Indonesia ini merupakan bentukan dari delapam perusahaan BUMN yang di antaranya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT Danareksa melalui anak usaha masing-masing membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola BUMN fund bersama beberapa calon pemegang saham seperti Asuransi Jasindo, ASABRI, Jasa Raharja, Taspen, Askrindo dan Jamkrindo.
Rini menjelaskan, salah satu tujuan dari upaya pemerintah membangun infrastruktur yakni guna mengurangi biaya logistik serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Sebagai agen pembangunan, BUMN pun berkomitmen penuh mendukung upaya tersebut.
"Tak hanya berupa dukungan fisik, BUMN juga didorong untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan," ujarnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2014-2019, pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen dengan membangun pembangkit sehingga kapasistas listrik nasional bisa mencapai 71 ribu megawatt (MW) pada akhir 2019.
Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas listrik melampaui 54 ribu MW. Pemerintah juga akan mengembangkan lima pelabuhan utama, memperbesar 10 bandara serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer.
"Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN semata, namun juga diperlukan partisipasi swasta serta investor lainnya," katanya. (mus)
