Menko Puan Tegaskan Belanja Negara Dipertajam Tahun Depan
- Arrijal Rachman/VIVA.co.id.
VIVA – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman, hari ini.
Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran atau RKA kementerian dan lembaga seluruh Kementerian Koordinator yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2019.
Rapat kerja tersebut dijadwalkan mulai pukul 10.00. Namun, rapat belum juga dimulai hingga waktu yang telah di jadwalkan dan baru dimulai pukul 10.45, dengan dihadiri terlebih dahulu oleh Menko PMK Puan Maharani dan Menko Polhukam Witranto. Sedangkan Menko Perekonomian Darmin Nasution diagendakan menyusul. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar, Aziz Syamsuddin.
Puan mengatakan, empat bidang Kementerian Koordinator terus berusaha untuk menajamkan anggaran demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. Sehingga tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, seluruh target yang ditentukan dapat tercapai.
"Pemerintah terus melakukan penajaman belanja. Maka kami akan sampaikan arah kebijakan 2019," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.
Puan menjabarkan, untuk pagu anggaran Kemenko PMK 2019 memiliki usulan penyesuaian anggaran. Di mana untuk anggaran program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis diusulkan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp22 miliar dari pagu, dari yang sebelumnya direncanakan Rp129 menjadi Rp152 miliar.
Sedangkan untuk porgram koordinasi kebijakan diusulkan pengurangan anggaran sebesar Rp22 miliar, menjadi dari yang sebelumnya Rp252 milar menjadi Rp229 miliar.
"Penyesuaian mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi. Penyesuain tidak merubah pagu total sebesar Rp381 miliar," ujarnya menambahkan.
Adapun untuk Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Wiranto, pagu anggaran 2019 yang diusulkan mengalami kenaikan sebesar Rp60 miliar, dari yang semula Rp281 miliar menjadi sebesar Rp341 miliar.
"Kenaikan anggaran tersebut dikarenakan pak presiden meminta saya dan Kemenko Polhukam untuk memulai dan menjaga soft diplomacy untuk negara-negara Asia Pasifik. Jadi butuh biaya tambahan toh," ucap Wiranto. (mus)
