Kadin Yakin Izin Usaha Terpadu Bisa Gaet Investor Asing
- Istimewa
VIVA – Pemerintah terus berupaya untuk segera meluncurkan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal sebagai One Single Submission. Rencananya dalam minggu ini pemerintah akan segera meluncurkan sistem tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menyambut baik penyegeraan peluncuran OSS oleh pemerintah. Menurut dia, dengan adanya sistem tersebut bisa meningkatkan secara signifikan investasi di Indonesia, khususnya yang berasal dari luar negeri.
"OSS ini terobosan yang sangat baik. Menurut saya, kalau itu berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan yang direncanakan, dampaknya menurut saya akan signifikan," ucap Rosan dalam acara buka bersama pengusaha yang tergabung dalam Kadin di Hotel Rafles Jakarta, Senin 4 Juni 2018. Acara ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Kadin Anindya Bakrie, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan pengurus Kadin lainnya. Dalam acara ini Presiden tidak menyampaikan sambutan.
Rosan mengatakan, hal itu disebabkan karena, selama ini keluhan pengusaha untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di daerah-daerah adalah karena sangat tidak kondusifnya kebijakan perizinan usaha di pemerintahan daerah, sehingga dengan adanya sistem satu atap yang terintegrasi bisa memangkas perizinan usaha yang tumpang tindih dan berbelit-belit.
"Itu akan mereduksi kebijakan mata rantai sampai ke provinsi, kabupaten/kota. Kendalanya kan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah," ujarnya.
Meski begitu, Rosan mengaku, setelah diluncurkannya sistem ini, bukan berarti pelaku usaha akan segera menyerap pembaruan sistem tersebut, dan melakukan investasi besar-besaran, melainkan juga butuh waktu untuk melakukan peninjauan sistem tersebut secara menyeluruh.
"Memang pasti ada jeda waktu untuk review. Kalau dilihat garis besar ini menarik, untuk investasi di kita. Pertama ada jangka waktunya, semuanya ada. Ini di satu rumah, enggak usah ke daerah masing-masing," ungkapnya.
Selain Perizinan, Jokowi Perintahkan Jajaran Selesaikan Urusan Hak Cipta di Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebut selain perizinan, ada beberapa tugas pemerintah yang belum terselesaikan yaitu urusan hak cipta. Kepala Negara.
