Menkeu Sri Ungkap Komponen Gaji Fantastis Megawati di BPIP
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait polemik gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dan para anggotanya. Nilainya pun fantastis.
Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati memperoleh gaji paling besar, Rp112.548.000. Sementara delapan anggota Dewan Pengarah, masing-masing sebesar Rp100.811.000.
Sri menjelaskan, gaji yang ditetapkan itu sebenarnya terlambat. Sebab, semenjak bekerja, baik sejak masih sebagai Unit Kerja Presiden hingga menjadi badan, Dewan Pengarah BPIP belum pernah digaji.
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri.
"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada," jelas Sri Mulyani, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.
Maka, pada peringatan 1 Juni 2018, gaji itu akan diberikan. Ia mengakui, memang gaji Rp112 juta. Tapi itu adalah gabungan dari seluruh baik gaji pokok hingga berbagai tunjangannya.
Lihat Daftar Gaji Fantastis Dewan Pengarah BPIP, Mega Rp112 Juta
"Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu hanya Rp5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain. Sisanya suatu dukungan terhadap kegiatan. Seperti transportasi, untuk pertemuan, komunikasi," jelasnya.
Dengan konsen pemerintah yang ingin memantapkan kembali ideologi Pancasila, maka akan sangat padat aktivitas dari Megawati cs. Maka lanjut Sri, ketemulah angka Rp112 juta maupun Rp100 juta untuk anggota Dewan Pengarah. Nilai tersebut pun terdiri dari beberapa komponen gaji, agar tugas yang dijalankan bisa lebih efektif.
"Untuk menjalankan itu banyak aktivitas, transportasi, komunikasi, pertemuan itulah yang masuk komponen hak keuangan. Ditambah lagi sama dengan pejabat lain hak asuransi kesehatan dan jiwa," katanya. (ase)
Sri Mulyani Pastikan RI Tak Rugi Negosiasi Saham Freeport
Prosesnya sudah sesuai dengan asas Pancasila.
